JATIMTIMES - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang berencana mengusulkan ada kenaikan pemberian insentif bagi kader Posyandu. Hal tersebut menjadi salah satu poin dalam beberapa aspirasi yang disampaikan sejumlah kader Posyandu saat audiensi bersama Fraksi PKS DPRD Kota Malang belum lama ini.
"Intinya kita sudah dapat banyak informasi dari para kader posyandu memang banyak yang perlu dibantu, terutama dalam hal penganggaran pada APBD nanti. Yang bisa kita jangkau mungkin di APBD perubahan, salah satunya insentif kader posyandu," ujar Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Malang Akhdiyat Syabril Ulum, Rabu (21/6/2023).
Baca Juga : Punya Program Eco Pesantren, Ponpes Bahrul Maghfiroh Edukasi Masyarakat di Pameran DLH Kota Malang
Saat ini, setiap kader Posyandu di Kota Malang mendapatkan insentif sebesar Rp 110 ribu per bulannya. Dengan jumlah kader sebanyak 6.500. Itu artinya, dalam satu tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelontorkan anggaran sebesar Rp 8.580.000.000 untuk insentif kader Posyandu.
Sementara itu Ulum mengatakan, pada awal usulan ini, pihak berencana mengusulkan agar insentif kader Posyandu ditambah sebesar Rp 25 ribu per bulan. Jadi setiap kader mendapatkan insentif sebesar Rp 135 ribu. Itu artinya anggaran yang digelontorkan Pemkot Malang akan naik menjadi Rp 10.530.000.000.
"Yang jelas itu aspirasi yang kita dapatkan, dan memang kami kira dibutuhkan insentif tambahan bagi kader posyandu. Karena dari tugas mereka dalam melayani masyarakat ini sejalan dengan program pemerintah," jelas Ulum.
Menurut Ulum, ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dinilai perlu dilakukan. Yang pertama lantaran menurutnya, pekerjaan yang dilakukan oleh kader Posyandu cukup overload. Terlebih jika dibandingkan dengan insentif yang didapat.
"Misalnya ketika ada program penanganan stunting dari Pemkot Malang, teman-teman kader lebih banyak mengeluarkan biaya sendiri. Dari segi pemberian makanan tambahan, kriteria nya harus ada protein hewani dan itu kan tidak sedikit. Support dari pemerintah masih terbatas," jelas Ulum.
Selain itu dirinya menilai, sebenarnya insentif yang diberikan kepada kader posyandu lebih bersifat pada sebuah apresiasi. Namun menurutnya, nilai yang diberikan masih jauh dari kata memadai.
Baca Juga : Sinergi dengan BPS, BPJamsostek Lindungi Petugas Sensus Pertanian di Bangkalan dan Sampang
"Tetapi kurang memadai dengan Rp 100 ribu per bulan untuk masyarakat dan setulus hati. Jika bisa diberi tambahan kenapa tidak dilakukan, agar apresiasinya bisa lebih baik," imbuh Ulum.
Ulum mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyampaikan hal tersebut kepada Badan Anggaran (Banggar). Dirinya menilai, dari segi kemampuan anggaran, menurutnya Pemkot Malang cukup mampu untuk merealisasikan hal tersebut.
"Kalau dari kemampuan saya rasa mampu, tinggal goodwill dari pemerintah kira-kira teman-teman pemkot ini mendukung apa tidak, apakah hanya seadanya saja, itu tergantung goodwill pemerintah," pungkas Ulum.
