JATIMTIMES - DPRD Jombang menggelar rapat paripurna dengan Pemkab Jombang. Rapat ini dalam agenda penyampaian nota Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022.
Rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi dengan dihadiri para anggota legislatif. Sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri langsung Bupati Jombang Mundjidah Wahab dengan disaksikan jajaran Forkopimda dan kepala OPD.
Baca Juga : PU-SDA Kabupaten Malang Manfaatkan Aliran Irigasi Jadi Wisata Umbulan Tanaka
Dalam penyampaiannya Munjidah Wahab mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kabupaten Jombang tahun anggaran 2022 yang berbasis akural.
Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari kerja keras legislatif, eksekutif dan semua pihak yang terkait di dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan APBD. "Alhamdullilah Pemkab Jombang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke sepuluh," ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/05/2023).
Pada rapat paripurna ini, Mundjidah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemkab Jombang selama Tahun Anggaran 2022. Ia menyebut, anggaran di tahun tersebut telah terserap dengan maksimal. Keberhasilan itu tidak luput dari peran pengawasan yang dilakukan pihak DPRD Jombang.
"Kami mengucapkan terimakasih atas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD sehingga kegiatan APBD terkawal dengan baik dan menghasilkan ragam penghargaan seperti opini WTP," ucapnya.
Baca Juga : Gugah Kesadaran Masyarakat, Pemkot Kediri dan Provinsi Jatim Edukasi Kesehatan
Sementara, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi Ketua mengatakan, setelah audit BPK dan meraih opini WTP ditindaklanjuti pertanggungjawaban dalam pengelaan anggaran dan program-program pemerintah. "Agenda ini merupakan agenda tahun yang harus dilaksanakan," katanya.
Diungkapkannya, saat ini masih dilakukan paripurna penyampaian nota. Setelah ini, akan dilanjutkan dengan paripurna pandangan umum fraksi-fraksi. "Setelah itu jawaban bupati dan pandangan akhir fraksi. Jadi pembahasan ini masih panjang," pungkas Mas’ud.(*)
