JATIMTIMES - Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi Basir Qodim khawatir pelaksanaan pilkades serentak di Banyuwangi berpotensi negatif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, pilkades lebih baik ditiadakan karena dampak negatif atau mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. “Lebih baik Undang-Undang nya dirubah atau diganti ke Aparatur Sipil Negara (ASN) atau kepala desa (kades)-nya di tunjuk langsung oleh pemerintah. Atau dengan cara pemerintah membuat lembaga khusus membimbing para calon yang akan dipilih menjadi kades,” jelas Basir, Kamis (1/6/2023).
Baca Juga : Usai Rakerprov Jatim, KONI Banyuwangi Siap Gelar Rakerkab 2023
Menurut Ketua DPC PPP Banyuwangi itu, dalam pelaksanaan pilkades disinyalir banyak partai politik (parpol) yang ikut bermain. Sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan menjadi tambah kompleks.
Bahkan ada dugaan dalam setiap pilkades, pemodal kuat yang mampu memenangkan salahsatu calon kepala desa. Sehingga mengakibatkan pendukung calon yang kalah melakukan tindakan anarkis bahkan sampai mengakibatkan jatuh korban jiwa.
Basir mencontohkan kasus besar di Madura yang menyebabkan permusuhan gara-gara pilkades sampai 7 turunan. ”Di Banyuwangi ini sebagian wilayah banyak masyarakat Madura sehingga belum terlambat apabila pemerintah melakukan kaji ulang pelaksanaan pilkades serentak yang berdekatan dengan pemilu. Banyuwangi nantinya akan menjadi percontohan nasional apabila mengadakan pendidikan bagi calon kades agar nantinya mampu memimpin desanya sesuai dengan regulasi,” imbuh Basir.
Seperti dibertakan sebelumnya terkait potensi kemungkinan terjadinya penghentian tahapan pilkades serentak karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi sudah mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Polresta terkait hal itu.
Menurut Plt Kepala Bakesbangpol Banyuwangi M.Lutfi, ada beberapa faktor wilayah di ujung timur Pulau Jawa tak kondusif karena pelaksanaan pilkades tersebut waktunya bersamaan. ”Kalau satu-satu rawan karena ada botoh-botoh. Aparat siap bahkan teman-teman Polresta nanti ada dukungan pengamanan dari Polda Jawa Timur (Jatim) yang akan dibagi pada 51 desa yang ada,” jelasnya di kantor Pemkab Banyuwangi.
Baca Juga : Komitmen Wujudkan SPBE, Pemkot Malang Dapat Penghargaan JDIH
Dia menuturkan, Bakesbangpol sudah mengadakan rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) termasuk anggaran pengamanan sudah disiapkan sehingga terus jalan.
Terkait dengan kekhawatiran imbas Pilkades terhadap potensi berkurangnya tingkat partisipasi politik akibat konflik yang terjadi dalam proses pilkades menjadi tugas kepala desa (kades) terpilih.
“Kades terpilih ada tuntutan leadership kepada masyarakatnya dalam bentuk kerjasama untuk menggerakkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Saya kira bisa ditangani masalah itu,” imbuh Lutfi.
