JATIMTIMES - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini berkunjung ke Jepang karena telah mendapat undangan dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Selain itu, kedatangan Jokowi ke Jepang juga untuk menghadiri KTT G7.
Pada kesempatan itu, Jokowi ingin membawa sejumlah isu yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN di Bali, ke pertemuan KTT G7 di Hiroshima, Jepang, yang diisi negara maju di dunia.
Baca Juga : Memahami Penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
"Suara di ASEAN beberapa poin juga akan kami sampaikan di G7, mungkin yang berkaitan Myanmar misalnya," kata Jokowi dalam keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5/2023) sebelum berangkat ke Jepang dikutip dari Tempo.
Tak hanya membawa isu dari KTT ASEAN di Bali kemarin, namun Jokowi juga berencana membawa suara dari negara-negara selatan.
“Indonesia akan membawa suara dari global south yang intinya negara-negara berkembang harus didengarkan, bukan hanya negara-negara maju dan negara-negara besar saja. Jadi negara-negara berkembang harus didengarkan di dalam forum itu. Keinginan kita kira-kira itu,” kata Jokowi dalam forum G7 yang diisi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa ini.
Terkait hal tersebut, Presiden menyebut bahwa beberapa poin hasil dari KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo juga akan dibawa oleh Presiden Jokowi.
“Berkaitan dengan Myanmar misalnya,” imbuhnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Jepang yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Turut melepas keberangkatan Presiden Jokowi dan rombongan yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Jokwoi sebelumnya saat menutup KTT ASEAN menekankan komitmen blok Asia Tenggara untuk terus berjuang menyelesaikan krisis Myanmar. Adapun salah satunya ialah keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan di negara tersebut, termasuk dengan junta militer, demi kepentingan kemanusiaan.
“Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan,” kata Jokowi selaku Ketua ASEAN memberi pernyataan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).
Adapun pada rapat tersebut hanya pemimpin Myanmar yang tidak ada. Sebab, ia tidak diundang setelah kudeta junta militer 2021. Konflik di negara itu membayangi KTT ASEAN.
Baca Juga : Perselingkuhan Para Artis Merebak, Tips Berumah Tangga Ala Duta Sheila On 7 Viral Lagi
Lalu, beberapa hari sebelum KTT dimulai, tembak menembak terjadi saat rombongan lembaga bantuan kemanusiaan ASEAN (AHA-Center) melintas di kotapraja Hseng di Negara Bagian Shan di Myanmar utara pada 7 Mei.
ASEAN sempat frustasi sebab Junta Myanmar enggan mengimplementasikan kesepakatan damai yang diajukan oleh blok.
Untuk solusi damai yang dikenal Five Point Consensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
Pada (10/5/2023), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat KTT ASEAN hari pertama menyinggung soal prinsip non-intervensi di ASEAN yang disebut menjadi penghalang dalam menangani krisis Myanmar.
Anwar Ibrahim menilai jila Blok Asia Tenggara dianggap perlu mengganti pendekatannya, sebab dampak dari konflik di negara tersebut berpengaruh terhadap kawasan.
Sementara Jokowi dalam pernyataan pers pada Kamis menyerukan, ASEAN tetap bersatu dalam menyelesaikan krisis di Myanmar dan tetap mendorong implementasi konsensus yang telah disepakati blok regional itu.
“Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” kata Jokowi.
