JATIMTIMES - Sejumlah catatan disampaikan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Malang terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2022. Beberapa hal di antaranya memberikan apresiasi atas sejumlah capaian yang terlihat dalam beberapa indikator kinerja utama.
Beberapa di antaranya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi 82,71, Indeks Pendidikan menjadi 79,41 dan Indeks Kesehatan yang menjadi 82,69. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Malang juga menunjukkan kondisi yang semakin baik yaitu pada tingkat 6,32 %.
Baca Juga : Viral, Buah Jeruk di Jepara ini Bergambar Lima Tokoh Wali Songo di Kulitnya
Selain itu soal pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang yang penerimaannya mencapai 95 persen dari target sebesar Rp 752 Miliar pada tahun 2022. Atau tercapai sebesar Rp 718 Miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS H. Rokhmad dalam Rapat Paripurna Kamis (4/5/2023).
Menurutnya, yang perlu menjadi catatan yakni PAD Kota Malang tersebut ternyata hanya menyumbang 34 persen dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022. Yang ternyata, sektor pajak masih memiliki pencapaian yang kecil. Yakni sebesar 27 persen dari total pendapatan.
"Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak masih dibawah target yang telah ditentukan. Untuk kedepannya, kami meminta agar Bapenda dapat memberikan kajian akademis semua potensi PAD terupdate serta mendorong agar dapat menganalisa potensi pajak yang lain terutama pajak dan retribusi parkir yang masih bisa digali lebih dalam lagi," jelas Rokhmad.
Selain itu, pihaknya menilai perlu adanya inovasi dan strategi dalam upaya pemenuhan target pajak. Tujuannya, dengan meningkatnya PAD, kemandirian fiskal juga dapat turut terbangun.
Sementara itu, pelaksanaan program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang juga dinilai belum berjalan secara optimal. Dimana dari dari 23 indikator kinerja Walikota Malang tahun 2022, hanya 12 yang tercapai atau sebesar 52%.
"Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Malang belum berhasil dalam melaksanakan program prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2022 yang sesuai dengan target RPJMD
Kota Malang," terang Rokhmad.
Selain itu terkait indeks angka kemiskinan yang dicapai tahun 2022 lalu. Berdasarkan data yang ia himpun, sebenarnya ada penurunan pada indeks angka kemiskinan. Dari tahun 2021 yang sebesar 4,62 menjadi 4,37 di tahun 2022. Namun ternyata angka itu masih belum sesuai target yang ditetapkan yakni 3,87 persen.
Baca Juga : Jember Jadi Tuan Rumah Asian Music Games 2023
"Dari sini kami menilai, Pemkot Malang belum berhasil dalam program pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan yang naik dari 0,87 di tahun 2021 menjadi 1,00 di tahun 2022 dan diikuti indeks keparahan kemiskinan dari 0,22 menjadi 0,34. Selain itu, rasio gini juga mengalami kenaikan menjadi 0,42," terang Rokhmad.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar seluruh program pembangunan Pemkot Malang dapat diarahkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terutama memperbanyak belanja sosial dan program-program yang menyasar pada masyarakat miskin sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Malang.
Selanjutnya terkait Indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana selama tahun 2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 9,65% menjadi 7,66% di tahun 2022, kendati masih di bawah target indikator kinerja yang ditentukan sebesar 7.5%. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 yaitu sebesar 6,32% masih jauh dari apa yang diharapkan.
"Untuk itu, kami mendorong agar Pemerintah Kota Malang dapat terus menekan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan memanfaatkan program-program yang dapat mengundang investor sebagai upaya penyediaan lapangan kerja baru serta mengoptimalisasi peran UMKM dalam pembangunan Kota Malang," jelasnya.
Selain itu, dalam sekian ragam alokasi kegiatan dalam aktivasi pengembangan ekonomi kreatif
Kota Malang, seperti fasilitas co-working space, industri digital, event komunitas, pelatihan keterampilan dan UMKM, pembentukan kelompok usaha bersama belum terdapat model pengembangan ekonomi kreatif serta sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha dan perguruan tinggi.
