JATIMTIMES - Ruas jalan penghubung Desa Tegalrejo menuju Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang masih belum tersentuh pemeliharaan. Padahal sebenarnya ruas jalan itu cukup vital sebagai akses ekonomi warga setempat.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Suwignyo mengatakan, ruas jalan itu memang termasuk dalam jalan kabupaten. Namun untuk agenda pemeliharaannya, memang belum masuk ke dalam agenda prioritas.
Baca Juga : Xpare Malang Trail Turut Dampingi Bupati Malang dalam Sambang Dusun Terpencil
"Jalan itu masih makadam, memang jalan kabupaten namun pemeliharaannya belum masuk prioritas," ujar Suwignyo.
Dirinya mengatakan, ada alasan mengapa ruas jalan itu masih belum masuk pada prioritas agenda pemeliharaan infrastruktur jalan. Yakni karena keberadaannya yang masuk di kawasan perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Malang.
Dimana menurutnya, pihak PTPN XII seharusnya juga memberikan kontribusi pada warga setempat. Salah satunya dengan turut andil dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.
"Itu kan jalannya melintas di wilayah lahan perkebunannya PTPN, dan yang banyak menggunakan akses jalan itu memang kendaraannya PTPN misalnya kalau dibandingkan dengan warga. Seharusnya PTPN ada kontribusi, kan bisa melalui CSR (Corporate Social Responsibility)," jelas Suwignyo.
Hal itu lah yang ia sebut menjadi salah satu alasan kenapa ruas jalan sepanjang 1,5 kilometer itu tak masuk di agenda prioritas pemeliharaan jalan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
"Makanya pembangunan jalan di ruas itu kan berhenti sampai di tugu PTPN," imbuhnya.
Suwignyo mengaku bahwa hal tersebut sudah pernah diajukan kepada pihak PTPN XII Malang. Namun sampai saat ini juga masih tak kunjung ada kejelasan.
"Pernah kita sampaikan juga bersama pak kades, namun juga tak kunjung ada realisasi," terang Suwinyo.
Namun demikian menurutnya, tak menutup kemungkinan pemeliharaan di ruas jalan itu bisa masuk dalam agenda prioritas pemeliharaan jalan Kabupaten Malang. Apalagi jika keberadaannya cukup berpengaruh pada akses ekonomi warga.
Baca Juga : Hingga Awal April, 52 Kendaraan Terjaring Patroli Antisipasi Balap Liar di Lawang
"Bisa saja dilakukan percepatan dan masuk agenda pekerjaan di Pemkab Malang. Kalau di situ, ada sepanjang sekitar 1,5 kilometer, biayanya bisa mencapai Rp 8 miliar. Itu sudah termasuk (pemeliharaan) jembatan yang masih peninggalan Belanda," pungkas Suwignyo.
Sementara menurut Bupati Malang, HM. Sanusi, infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Malang. Sebab, secara langsung hal tersebut berkaitan dengan akses ekonomi masyarakat.
"Jadi soal jalan ya, itu sangat berpengaruh ke ekonomi warga. Dan itu menjadi penyebab utama. Kalau dilihat tadi, titik yang disebut masih ada kemiskinan ekstrem, rata-rata infrastrukturnya belum mendukung, termasuk jalan," jelas Sanusi.
Sanusi mengatakan, infrastruktur jalan yang tidak memadai menyebabkan arus perekonomian masyarakat menjadi susah. Terutama, untuk mendistribusikan hasil pertanian warga.
Menurutnya, hal itu cukup berpengaruh langsung pada harga jual hasil pertanian warga. Dimana dalam hal ini, warga pun terpaksa tidak dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga yang tinggi kepada pedagang.
Untuk itu, menurutnya kegiatan pemeliharaan jalan di ruas itu akan mulai digeber pada tahun 2024 mendatang. Tujuannya agar akses roda empat bisa masuk dan jalur distribusi perekonomian warga bisa lebih lancar.
"Rencananya tahun 2024 akan kita petakan, terutama agar akses roda empat bisa masuk. Karena kalau roda empat tidak bisa masuk, itu yang menjadi kendala akses ekonomi warga," pungkasnya.
