JATIMTIMES - Perkembangan teknologi informasi (TI) tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Yang negatif di antaranya marak terjadinya disinformasi dan miskomunikasi yang mengarah kepada kabar hoaks.
Atas pertimbangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang bakal membentuk Komite Komunikasi Digital (KKD).
Baca Juga : JConnect Mobile Diakses 508 Ribu User, Bank Jatim Terus Lakukan Transformasi Digital
Kamis (30/3/2023) beberepa elemen lintas sektoral yang ada di Kabupaten Malang dilibatkan dalam rapat koordinasi (rakor) pembentukan KKD Kabupaten Malang tahun 2023.
"Bahwa dengan berkembangnya TI sekarang itu, masyarakat banyak memperoleh informasi dari medsos (media sosial). Akan tetapi di medsos itu, informasi yang berkembang tidak selalu benar dan terkonfirmasi keakuratannya," kata Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Malang Johan Dwijo Saputro saat ditemui usai rakor pembentukan KKD, Kamis (30/3/2023).
Dalam poin itulah, lanjut Johan, KKD nantinya yang akan mengisi. Yakni mencari kebenaran dan mengonfirmasi pihak terkait untuk mencari keakuratan informasi yang beredar di medsos.
"Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu hadir di situ agar bagaimana disinformasi atau miskomunikasi yang berada di masyarakat itu bisa dibenarkan atau diredam," ucap Johan.
Diskominfo menambahkan, beberapa elemen bakal dilibatkan dalam KKD. Selain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Diskominfo, institusi kepolisian, TNI, kejaksaan, media massa, hingga jurnalis juga turut dilibatkan guna menangkal informasi yang dalam tanda kutip liar di medsos tersebut.
"Wujud kehadiran KKD ini adalah untuk bersama-sama menangkal informasi semacam ini (kabar hoaks dan disinformasi maupun miskomunikasi)," jelasnya.
Dilibatkannya beberapa elemen tersebut, sambung Johan, memiliki maksud dan tujuan. Yaitu untuk lebih memasifkan kebenaran informasi yang ada di tengah masyarakat.
"Mereka yang tergabung dalam KKD ini mempunyai unsur di bawahnya yang sudah kuat. Seperti lolres (Malang) punya polsek, kodim (0818) punya koramil, media massa mempunyai pembaca setia, terutama media yang sudah terverifikasi dan terpercaya. Sedangkan Pemkab Malang sendiri juga punya jajaran dibawahnya," ulasnya.
Baca Juga : 70 Pemuda Banyuwangi Ikuti Program Pelatihan Kewirausahaan di Triwulan Pertama 2023
Dengan dilibatkan berbagai elemen tersebut, Johan optimistis isu atau kabar yang marak beredar di medsos bisa terfilter dan terverifikasi kebenarannya melalui KKD.
"Dengan menggunakan jangkar inilah, kita akan melakukan verifikasi untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sekarang informasi di medsos itu sangat cepat sekali, kalau kita tidak bisa memberikan umpan balik atau memberikan konfirmasi yang benar. Maka akan sangat ketinggalan," tukasnya.
Mengingat pentingnya peran KKD, dalam waktu dekat ini Pemkab Malang berencana akan segera meresmikannya. Dalam sepekan ke depan, Pemkab Malang melalui Diskominfo akan mulai melakukan pendataan siapa saja yang akan mewakili institusi atau pihak terkait yang dilibatkan dalam KKD.
"Setelah rakor pembentukan KKD, dalam waktu dekat ini kita akan memilah siapa yang akan ditugaskan mewakili institusi atau instansi masing-masing. Targetnya minggu ini sudah ada nama-namanya, sehingga nanti bisa segera kita ajukan draf SK kepada Bapak Bupati (Malang). Kalau beliau berkenan, akan dilakukan pengukuhan dan KKD dapat mulai bekerja," tukasnya.
Rakor pembentukan tim KKD tersebut juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Kurniati; Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Ricky Meinardhy; perwakilan Forkopimda Kabupaten Malang; Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Malang; Direktur Jatim Times Network Lazuardi Firdaus; akademisi; serta perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya.
