JATIMTIMES - Kaprodi Sosiologi Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar Novi Catur Muspita menilai demokrasi substansial di Indonesia telah berjalan bahkan berkembang pesat. Pandangan tersebut disampaikan Novi saat tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Seminar Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Daerah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Tema dari seminar ini adalah “Dukungan Sukses Pemilu 2024 Menuju Demokrasi Substansial”.
Seminar tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur, Kepala BPS Kota Blitar, Tokoh Masyarakat Kota Blitar, Mahasiswa Kota Blitar, Ketua DPC Partai Politik Kota Blitar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Blitar dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Blitar
Baca Juga : Pergi Menjala Ikan, Warga Sumberpucung Dikabarkan Hilang di Bendungan Sutami
Dalam paparannya sebagai narasumber, Kaprodi Sosiologi Unisba Blitar Novi Catur menyampaikan, demokrasi membawa perubahan politik dan kultural, nilai-nilai seperti menghargai orang lain, menghormati dan toleransi dalam keragaman. Demokrasi juga melahirkan keterbukaan dan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
“Demokrasi di Indonesia tidak sekedar demokrasi prosedural yang hanya bersifat rutinitas dan urutan-urutan aktifitas saja, namun memiliki roh demokrasi dalam masing-masing orang dalam berbagai peran dan struktur untuk selalu menjaga persatuan kesatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika,” kata Novi.
Novi menambahkan, bentuk demokrasi secara teori ada dua yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Demokrasi Prosedural adalah demokrasi pemerintah yang menekankan pada prosedur pelaksanaan demokrasi seperti bagaimana cara memilih pemerintah dengan cara-cara demokratis seperti musyawarah mufakat atau voting. Sedangkan demokrasi substansial berarti melihat demokrasi pada substansinya, yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi sperti kebebasan individu dan pengakuan hak sipil sebagai pelaksana demokrasi.
“Demokrasi substansial di Indonesia dewasa ini berkembang pesat. Pesatnya perkembangan demokrasi subtansial ini harus dibarengi dengan membangun dan melaksanakan pemilu yang tidak hanya prosedural saja. Tapi bagaimana pemilu benar-benar menghasilkan pemimpin yang berkualitas, di cintai rakyat dan di percaya rakyatnya,” tegas Novi.
Di kesempatan yang sama, Wali Kota Blitar Santoso memberikan apresiasi atas suksesnya seminar Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Daerah yang diselenggarakan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI. Santoso juga menyampaikan, tahun 2024 adalah tahun politik yang salah satu efeknya adalah resiko kerawanan kamtibmas cukup tinggi
Baca Juga : Dinkes Kota Blitar Sidak Pasar Takjil Ramadan, Pastikan Mamin Aman Dikonsumsi
“Kita sangat berharap dipelaksanaannya berjalan tertib, diharapkan dukungan dari masyarakat, tokoh politik dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan dan memberikan kesempatan memilih dengan tepat dan benar dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang akan datang,” ungkap Santoso.
Dalam kesempatan ini Santoso juga menitipkan harapan kepada Kemendagri RI untuk pelaksanaan pemilu di Jawa Timur. “Pilihan boleh berbeda tetapi bagaimana kita tidak membuat kegaduhan-kegaduhan yang terjadi, saya titip Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar kedepan untuk mampu mencipkan pemilu yang tertib khususnya di wilayah Jawa Timur,” imbuh Santoso.
Sebagai informasi, selain Kaprodi Sosiologi Fisipol Unisba Blitar Novi Catur Muspita dan Wali Kota Blitar Santoso, seminar yang diselenggarakan Kemendagri RI di Hotel Grand Mansion Kota Blitar pada Kamis 16 Maret 2023 ini juga menghadirkan beberapa narasumber lain. Diantaranya Syarmadani (Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri), Eddy Supriyanto (Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur), Slamet Soedarsono (Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas RI) dan Nurma Widayanti (Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik).
