JATIMTIMES - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat citra negara RI jelek.
Menurut Anwar, perlu diadakan reformasi jilid II agar terbentuk pemerintahan yang bersih dan tak kenal kompromi dalam memberantas kasus korupsi.
Baca Juga : Ini Lokasi Diduga Kemunculan Harimau, Perhutani Kalidawir Imbau Warga Tak Masuk Kawasan Hutan
"Kalau sikap Luhut ini memang sudah merupakan sikap dari rezim yang ada, maka untuk kebaikan negeri ini ke depan, jelas diperlukan reformasi jilid dua agar terbentuk pemerintahan baru yang bersih, yang benar-benar serius serta tidak kenal kompromi sedikit pun dalam memberantas korupsi," ujar Anwar dalam keterangannya, Jumat (23/12).
Lebih lanjut Anwar menilai, pernyataan Luhut itu seakan menoleransi praktik korupsi walaupun hanya ukuran kecil. "Tapi Luhut tampak membolehkannya," tambah Anwar.
Namun, menurut Anwar, pernyataan itu harus disesalkan oleh Luhut karena korupsi merupakan tindakan yang salah dan fatal dan juga bertentangan dengan amanat reformasi tahun 1998.
"Juga sangat bertentangan dengan ajaran agama karena agama kita dilarang mengambil hak atau harta orang lain, termasuk harta milik negara, secara batil walau sekecil dan sesedikit apa pun," ucap dia.
Kemudian, Anwar meminta Luhut untuk mencabut pendapatnya itu jika memang bersifat opini pribadi. Hal itu bertujuan agar nama baik pemerintahan Jokowi bisa tetap terjaga dengan baik.
"Bila ini hanya sikap dan pandangan pribadi dari Luhut, maka sebaiknya Luhut kalau tidak mencabut ucapannya minimal memperbaikinya agar nama baik pemerintahan Jokowi tetap terjaga dan terpelihara," kata Anwar.
Baca Juga : Gedung SMPN 7 Batu Diresmikan Dewanti, Tahun Ajaran Baru Buka 2 Rombel
Sebelumnya, Luhut mengeluarkan pernyataan yang membuat kontroversi. Ia mengatakan OTT yang dilakukan KPK membuat citra negara ini jelek.
Dia pun mendorong agar penerapan digitalisasi dimasifkan karena transparansinya bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurut Luhut, bila digitalisasi diterapkan dalam setiap lini perencanaan hingga penggunaan anggaran pemerintah, kegiatan bawah tangan bisa terdeteksi untuk dicegah.
"OTT-OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita 'digitalize', siapa yang mau lawan kita," ujar Luhut dalam paparannya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024.
