JATIMTIMES - Sejumlah program telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2023. Beberapa hal juga telah dipetakan untuk dijadikan program prioritas selain kebutuhan pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Darmadi mengatakan, pada APBD 2023 mendatang ada dua hal yang menjadi prioritas. Yakni soal pariwisata dan infrastruktur jalan.
Baca Juga : Gedung SMPN 7 Batu Diresmikan Dewanti, Tahun Ajaran Baru Buka 2 Rombel
"Untuk tahun 2023 hasil pembhasan di APBD, fokusnya tetap terkait pada pariwisata dan infrastruktur. Di samping pelayanan dasar wajib, pendidikan dan kesehatan jadi prioritas. Untuk tahun 2023 masih fokus pada penanganan infrastruktur khususnya jalan," jelas Darmadi.
Menurut Darmadi, hal tersebut lantaran selama dua tahun terakhir dalam kondisi pandemi Covid-19, pekerjaan pembangunan jalan terpaksa harus dikurangi. Dampak refocusing dan anggaran banyak yang dialihkan ke penanganan Covid-19.
"Jadi semua jalan, karena setelah pandemi dua tahun tidak ada kegiatan pembangunan jalan, adapun sangat kecil. Jadi nanti akan kita fokuskan jalan antar kabupaten dan jalan desa," terang Darmadi.
Secara umum, titik jalan yang akan diperbaiki di tahun 2023 tersebar di 33 kecamatan. Yang sebelumnya juga telah dibahas oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
"Usulan yang banyak dari Musrenbang, itu jalan-jalan desa. Kemudian yang diusulkan ewan berdasarkan reses dan laporan masyarakat, itu jalan kabupaten jalan desa yang tidak masuk usulan Musrenbang. Termasuk usulan teknokratik dari usulan OPD," jelas Darmadi.
Darmadi mengatakan jalan-jalan yang menjadi prioritas dalam rencana tersebut adalah akses menuju pariwisata dan juga jalan yang menjadi akses perekonomian. Dalam rencana tersebut, DPRD Kabupaten Malang telah menyetujui anggaran yang digunakan dalam rencana tersebut mencapai Rp 600 Miliar.
Baca Juga : Inovasi Baru Operasi Nataru, Polresta Malang Kota Luncurkan Pos Pelayanan Mobile
"Anggaran yang disetujui untuk insfrastruktur jalan, kita setujui kemarin baik yg dari OPD atau yang dilakukan desa antara Rp 500 sampai Rp 600 M. Tapi akan kita lihat lagi, OPD berapa dan desa berapa," jelas Darmadi.
Namun ternyata kebutuhan anggaran untuk infrastruktur jalan itu dinilai masih kurang. Sebab menurut Darmadi, jika mengacu pada arahan dari Pemerintah Pusat, anggaran infrastruktur jalan yang masuk dalam pos belanja modal seharusnya bisa lebih besar.
"Bilangnya Pak Bupati, kalau bisa Rp 600 Miliar untuk infraatruktur, biar cukup semua. Anggaran segitu, kalau melihat ketentuan yg seharusnya dilakukan di Pemda sesuai arahan pusat, seharusnya belanja modal bisa dperbanyak termasuk pembangunan jalan. Ini sebenarnya masih kurang, tapi bukan jalan saja, semua belanja modal kita masih kurang. Kedepannya, akan kita push belanja modal dan kita kurangi belanja operasi," pungkas Darmadi.
