JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menggelontorkan dana senilai hampir Rp2 miliar yang bersumber dari APBD 2022. Anggaran itu digunakan untuk penanganan dampak inflasi serta dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sektor pertanian.
Penanganan dampak inflasi dan kenaikan BBM, diwujudkan dalam kegiatan pemberian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), pupuk dan alat penanganan pasca panen yang disalurkan oleh Dinas Pertanian (Dispertan) Tulungagung kepada para kelompok tani.
Baca Juga : Ikut Pameran Inovasi Desa di Madiun, Stand Jember Raih Juara 1 Kategori Kabupaten-Kota
"Dalam upaya meringankan beban para petani, Pemkab melalui Dispertan memberikan bantuan Alsintan, pupuk dan alat penanganan pasca panen. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Tulungagung Tahun 2022 senilai Rp1.997.225.000," kata Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Bantuan itu diberikan kepada para petani yang ada di 6 kecamatan yakni Kecamatan Rejotangan, Kalidawir, Campurdarat, Boyolangu, Pakel, dan Sumbergempol. Dari 6 kecamatan tersebut ada 26 kelompok petani bawang merah di 21 desa.
Sedangkan jenis bantuan Alsintan yang diberikan yakni 9 unit Cultivator, 98 unit Handphone Speaker, 20 Hand Traktor, 2 unit singka, 24 unit kereta dorong, 3330 kg mulsa, 2 unit pompa air, 36.300 kg NPK, dan 180 buah terpal plastik.
Atas bantuan itu, diharapkan dapat membantu para petani bawang merah untuk kelangsungan kerja serta jadwal untuk waktu tanam dan panen sesuai dengan rencana tanpa harus terhalang oleh sarana yang dibutuhkan.
Sehingga, dampak inflasi yang saat ini terjadi tidak berpengaruh kepada para kelompok tani dan kesejahteraan petani dapat terjamin.
Dalam penanganan inflasi, kata Gatut Sunu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan perlunya kerja sama yang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat melalui Bantuan Sosial (Bansos) atas diterapkannya kenaikan harga BBM subsidi yang berdampak pada peningkatan inflasi di Indonesia.
Baca Juga : Sisa 8 Hari, Satpol PP Pemkab Jember Evaluasi Strategi dan Pemantapan Tajemtra
Dari hasil perhitungan para menteri, lanjutnya, penyesuaian harga BBM akan menyumbangkan inflasi sebesar 1,8 persen. Sehingga Jokowi Presiden meminta kepada Pemerintah daerah agar menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana biaya tak terduga sebanyak 2 persen untuk dipergunakan untuk belanja Bansos yang diarahkan untuk masyarakat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pemberian subsidi sektor transportasi umum di daerah.
“Pemkab Tulungagung menindaklanjuti Instruksi Presiden dengan langkah-langkah antara lain me-recofusing anggaran yang ada untuk dialokasikan kepada masyarakat dengan memberikan Bansos ke seluruh sektor yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung,” terang Gatut Sunu.
Untuk diketahui, pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo saat menghadiri kegiatan Penyerahan Bantuan Mesin Alat Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian Dampak Inflasi dan Akibat Kenaikan BBM di auditorium Dispertan Tulungagung, Kamis (8/12/2022).
