JATIMTIMES - Bupati Malang, HM. Sanusi menerima dua penghargaan sekaligus pada Kamis (27/10/2022). Penghargaan tersebut yakni penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama dan Lencana Bakti Ekonomi Desa.
Penghargaan tersebut atas capaian 100 persen Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd menjadi BUMDesa Bersama Ikd, dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dr. Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd.
Baca Juga : DPKPCK Kabupaten Malang Dorong Masyarakat di Setiap Desa Gunakan IPAL
Penghargaan tersebut diserahkan di acara Launching Pendirian Lembaga Keuangan Mikro BUMDesMa dan Penandatanganan MoU dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) RI Serta Perjanjian Kerjasama yang berlangsung di Pangkoarmada II Yang digelar di KRI Makassar Markas Koarmada II Surabaya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia. Padahal dari catatannya, jumlah desa di Jawa Timur sangat banyak tetapi hal ini bisa di imbangi dengan Desa Mandiri yang jumlahnya juga banyak.
Di samping itu, BUMDesa LKD telah dibentuk lebih awal jauh sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Dan dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu melakukan pendampingan dalam mengelola dana sebanyak 12,5 Triliun.
“Alhamdulillah Jatim bisa mengelola desa-desa di Jawa Timur hal ini tentu dengan dorongan dan bantuan dari Gubernur Jatim yang sangat luar biasa, dan belum lama ini Gubernur Jatim juga mendapatkan penghargaan lencana sebagai provinsi yang sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal,” ujar Halim.
Tidak hanya itu, tolak ukur karakteristik desa harus dilihat dari SDGs Desa. Sebab SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Tentu ini menjadi karakteristik desa yang bisa berkembang maju dan diharapkan ketika desa sudah mandiri maka potensi desa tersebut harus di tingkatkan dari dua hal yaitu pertumbuhan ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) agar seluruhnya tertangani dengan baik sehingga urusan kewilayahan dengan memberi kontribusi dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa dari Influsi keuangan target nasional 2024 sejumlah 90% dan Jawa Timur sudah mencapai 92%. Artinya influsi keuangan akan seiring dengan BUMDesMa yang sudah menjadi PT LKM. Ini menjadi bagian dari kekuatan keuangan dari paling bawah.
Baca Juga : Bupati Blitar Bersama Dinsos Beri Sosialisasi PMKS ke Keluarga Eks ODGJ
“Saya berharap kepada BUMDesMa punya tugas yang sangat strategis untuk memutus mata rantai rentenir, jika semua siap saya rasa kita akan berkordinasi berikutnya saya akan minta kepada seluruh Bupati untuk memberikan insentif bunga yang dimungkinkan bisa menurunkan dari bunga bank atau dari PT LKM,” ujar Khofifah.
Selain itu, kepada PT LKM tersebut dirinya berharap agar bisa memberikan insentif berupa bunga yang ringan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan APBD bisa diformulasikan untuk bisa memberikan subsidi.
“Sehingga PT LKM bisa memberikan layanan yang lebih luas dari paling bawah,” imbuh Khofifah.
Sementara itu saat ini, dari sebanyak 378 desa di Kabupaten Malang, 91 desa di antaranya telah berstatus desa mandiri. Menurut Bupati Malang, HM. Sanusi, capaian tersebut merupakan capaian setiap wilayah dengan segenap elemen masyarakatnya.
"Ini perlu diapresiasi. Karena apa, harapan saya itu nanti warga Kabupaten Malang tidak memiliki ketergantungan kepada siapapun, termasuk kepada Bupati," ujar Sanusi.
