JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi meyakini bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang resmi dilakukan sejak Sabtu (3/9/2022) tidak akan begitu bergejolak di wilayah Malang. Menurutnya, hal tersebut lantaran kondisi ekonomi di Malang ia nilai cukup bagus.
"Saya kira kalau di Malang enggak (bergejolak). Karena kebutuhan BBM itu, di Malang ekonominya cukup bagus. Dan cukup stabil," ujar Sanusi kepada MalangTIMES.
Baca Juga : Dewan Pakar Penasehat MD KAHMI Tulungagung: Kader HMI Harus Memiliki Sifat Kritis dan Tindakan Konstruktif
Menurutnya, naiknya harga BBM yang terjadi di Indonesia menjadi suatu keharusan. Sebab langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan pergerakan harga minyak dunia.
"Karena harga BBM di luar negeri sudah naik sebegitu banyak," imbuh Sanusi.
Dirinya lantas menyarankan agar masyarakat bisa lebih hemat dalam penggunaan BBM yang baru saja dinaikan. Ia juga menyarankan agar masyarakat tidak terlalu banyak bepergian jika tidak mendesak.
"Jadi kita nanti (berharap) masyarakat bisa menghemat, tidak terlalu banyak bepergian memakai BBM yang ketika itu tidak mendesak keperluannya," terang Sanusi.
Sebagai informasi, saat ini harga BBM Harga jenis Pertalite menjadi Rp 10.000 dari sebelumnya dari Rp 7.650 per liter. Sedangkan BBM jenis Solar menjari Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax menjadi Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500.
Baca Juga : Sayangkan Aksi Perundungan Anak, Wali Kota Sutiaji Minta Orang Tua Awasi Anak-anaknya
Sementara itu, Pemerintah sebenarnya berkeinginan untuk tidak mengubah harga BBM dan tetap terjangkau. Yakni dengan tetap memberikan subsidi melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).
Sebelumnya, anggaran yang digelontorkan untuk subsidi BBM sebesar Rp152,5 triliun, tahun 2022 ini sudah meningkat 3 kali lipat menjadi Rp 502,4 triliun.
Sedangkan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%. Dia mengatakan dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.
