JATIMTIMES - Puluhan kader Partai Demokrat Kota Malang menggeruduk Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Malang. Kader-kader tersebut menyatakan mosi tidak percaya atas hasil musyawarah cabang ke-IV dan Imron sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang.
Massa yang harir terdiri dari unsur empat Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC). Di antaranya DPAC Lowokwaru, Blimbing, Klojen dan Sukun. Puluhan kader tersebut dipimpin oleh masing-masing Ketua DPAC.
Baca Juga : Mengubah Potensi Kerawanan menjadi Kenyamanan dengan Komunikasi dan Konsistensi Para Pihak
Yakni untuk Ketua DPAC Partai Demokrat Lowokwaru Dariyanto, Ketua DPAC Partai Demokrat Klojen Karya Dianto, Ketua DPAC Partai Demokrat Blimbing Indra Setiawan, dan Ketua DPAC Partai Demokrat Sukun Affandi.
Keempat Ketua DPAC tersebut mengaku masih menjabat sebagai Ketua DPAC dengan SK Kepengurusan dengan habis masa jabatan hingga tahun 2023.
Perwakilan massa aksi yakni Ketua DPAC Partai Demokrat Lowokwaru Dariyanto menjelaskan, pelaksanaan Muscab ke-IV Partai Demokrat Kota Malang di Kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Surabaya telah merusak tatanan organisasi Partai Demokrat.
"Pemicunya adalah karena DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur memaksakan diri membuka kembali pendaftaran Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang tanpa mengindahkan AD/ART dan PO (peraturan organisasi) Muscab Partai Demokrat serta melakukan tindakan di luar kewenangannya atau mengintervensi secara berlebihan di dalam agenda Muscab tersebut," tegas Dariyanto, Senin (15/8/2022).
Pihaknya menegaskan, aksi damai dan pernyataan sikap mosi tidak percaya ini bukan dalam posisi melawan DPP Partai Demokrat, terkhusus kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pihaknya mengetahui dan menyadari bahwa Ketua Umum AHY merupakan seorang yang sangat tegas, adil dan mengajarkan para kadernya untuk tegak lurus terhadap konsitusi partai.
"Ketum AHY telah mengajarkan kami bagaimana seharusnya seluruh kader memiliki spirit perjuangan untuk melawan pembegal-pembegal partai. Bagaimana seharusnya kader tegak lurus dengan konstitusi, yang militan, berjuang dengan segenap kemampuan sesuai dengan azas-azas dan norma-norma yang berlaku di dalam Partai Demokrat," ujarnya.
Menurutnya, apa yang saat ini diperjuangkan oleh kader-kader Partai Demokrat Kota Malang untuk menjaga marwah dan kehormatan partai. Secara tegas pihaknya mengatakan tidak ingin seluruh tatanan organisasi di internal Partai Demokrat dirusak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
"Kami, Kader Partai Demokrat Kota Malang menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang yakni Saudara Haji Imron yang baru saja di SK-kan oleh Ketua Umum. Karena kami menilai terpilihnya Saudara Imron sebagai Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang dalam Musyawarah Cabang ke IV DPC Partai Demokrat Kota Malang di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur di Surabaya adalah cacat dan inkonstitusional," tegasnya.
Menurutnya, DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dalam agenda Muscab ke-IV Partai Demokrat Kota Malang telah melakukan hal yang melampaui kewenangannya, mengintervensi secara berlebihan dan keluar dari moral serta etika organisasi Partai Demokrat.
"Termasuk mem-Plt kan kami 4 DPAC Partai Demokrat Kota Malang yakni DPAC Lowokwaru, DPAC Klojen, DPAC Blimbing dan DPAC Dukun. Kecuali DPAC Kedungkandang, saudara Imron tercatat sebagai Ketua DPAC Kedungkandang) tanpa dasar," ujarnya.
Baca Juga : Tak Hanya untuk Upacara HUT RI ke-77, Paskibraka Tulungagung Juga Dijadikan Duta Pancasila
"Kami merasa diperlakukan tidak adil dan perlakuan yang sangat kasar yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur," tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Partai Demokrat yang telah menerima surat gugatan dari para kader Partai Demokrat Kota Malang atas pelaksanaan Muscab ke-IV Partai Demokrat Kota Malang yang menurutnya tidak sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat.
Dari gugatan yang dilayangkan, Mahkamah Partai Demokrat telah melakukan permintaan klarifikasi kepada beberapa pengurus DPD Partai Demokrat Jatim.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Demokrat Jatim Mugianto mengatakan, terkait polemik dan pernyataan bahwa Muscab ke-IV Partai Demokrat Kota Malang yang melanggar AD/ART dan PO Partai Demokrat, pihaknya menegaskan bahwa semuanya telah berjalan sesuai konstitusi partai.
"Dalam Pelaksanaan Muscab ke IV Kota Malang, semua sudah kami lakukan sesuai AD/ART, dan PO Organisasi tidak ada yang di langgar!" tegas Mugianto kepada JatimTIMES.com.
Disinggung mengenai respons DPD Partai Demokrat Jatim sebagai fasilitator penyelenggaraan Muscab ke-IV Partai Demokrat Kota Malang yang menyebabkan aksi damai dan penyataan sikap mosi tidak percaya di depan Kantor DPC Partai Demokrat Kota Malang, hal itu sudah dibawa ke DPP Partai Demokrat.
"Aspirasi ini juga sudah masuk ke DPP dan sedang ditindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi," singkatnya.
Lebih lanjut, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang Imron terpilih hasil Muscab ke-IV Partai Demokrat Kota Malang yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang ketika dikonfirmasi masih belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.
