JATIMTIMES - Potensi kerawanan konflik sosial di wilayah Banyuwangi pada dasarnya dinamika kehidupan yang sebenarnya itu bisa diminimalisir dengan komunikasi dan konsistensi para pihak sedemikian rupa sehingga mampu mengubah potensi kerawanan itu menjadi kenyamanan.
Menurut Danu Budiyono, Aktivis Sosial Politik dan pendiri GARRABB Banyuwangi dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya konflik bupati, sekda, camat, kepala desa/ lurah membangun komunikasi yang baik kepada mereka yang dianggap berpotensi bisa berkonflik atau bermasalah, tentu harus melibatkan semua pihak yang berkompeten.
Baca Juga : Kasus Ferdy Sambo, Akademisi UB: Tak Akan Pengaruhi Citra Polisi karena Citranya Sudah Negatif
Seperti contohnya di Banyuwangi saat ini kan ada “Banyuwangi Rebound”, yang salah satunya taglinenya merajut harmoni. “Kalau benar tagline itu dijalankan sungguh-sungguh saya kira sudah selesai itu urusan potensi kerawanan sosial atau minimal juga ada pun kecil,” jelas Danu.
Selanjutnya dia menuturkan penerapan regulasi atau peraturan yang berlaku untuk pelaku usaha, apabila diterapkan tidak akan ada yang menjual minumal berakohol atau praktik hiburan tari telanjang. Tidak akan ada juga konflik agraria maupun penambangan emas.
“Namun memang itu bisa dilakukan jika bupati berani memulai, berani memberi instruksi, berani membantu mencarikan solusi dan hadir di tengah masyarakat,” imbuh dia.
Selama ini tambah Danu, Bupati Banyuwangi hanya banyak kerja seremonial, kerja pencitraan saja. Yang mungkin saja kita semua (rakyat) bisa dininabobokkan dengan hiburan, gelaran festival dan lain sebagainya.
Lebih lanjut dia menambahkan jarang sekali Bupati Ipuk mengeksekusi suatu kebijakan yang berdampak masyarakat banyak. Oleh karenanya jika bupati tidak bisa membuat terobosan-terobosan kebijakan secara langsung tidak akan bisa menyelesaikan potensi kerawanan konflik itu.
“Dan yang utama apabila Bupati Ipuk tidak bisa merealisasikan janji politik sesuai dengan visi misi kampanye dulu, jangan salahkan apabila nanti kami akan evaluasi dengan tuntutan mosi tidak percaya dengan Bupati Banyuwangi,” pungkas Danu
Baca Juga : Manfaatkan Bioteknologi, Profesor UB Kembangkan Fermentasi Tradisional pada Terasi
Seperti diberitakan sebelumnya dijadikannya Pantai Boom sebagai pelabuhan internasional dan pelabuhan Tanjungwangi sebagai pelabuhan ekspor impor berpotensi munculnya konflik di masyarakat. Apalagi ada dugaan di Pantai Marina Boom Banyuwangi ada praktik hiburan tari telanjang (Stripetesse) dan penjualan minuman beralkohol (Minol) bagi para pengunjung.
Ungkapan tersebut disampaikan, Suminto, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Banyuwangi yang dinyatakan menjadi salah satu dari 10 peserta terbaik dalam lanjutan acara Curah Pendapat “Merajut Harmoni Membangun Negeri", yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Bakesbangpol) secara offline di Bulusari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu (13/08/ 2022).
Menurut Minto potensi kerawanan yang membutuhkan perhatian serius adalah Pro - Kontra Tambang Emas Tumpang Pitu dan Pertambangan Emas Tanpa Izin Desa Suberagung Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi yang terus berlangsung sampai saat ini.
