JATIMTIMES - Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono akan menampung seluruh aspirasi masyarakat Tulungagung, meskipun aspirasi itu tidak masuk di bidangnya. Hal ini disampaikannya saat kegiatan reses di Nangkula Park Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Tulungagung, Minggu (5/6/2022).
"Semua usulan akan ditampung, dibahas dalam rapat komisi kemudian didistribusikan pada komisi yang membidangi," katanya.
Baca Juga : DPRD Surabaya: Lahan Tambak Juga Bisa Dipadatkaryakan
Anggota fraksi PDIP ini menambahkan, sebagai wakil rakyat, dirinya siap memfasilitasi usulan masyarakat, karena prioritas kebutuhan masyarakat yang paling tahu adalah masyarakat itu sendiri.
Artinya, aspirasi masyarakat tidak dibatasi hanya pada bidang pembangunan yang meliputi, pembangunan dan tata ruang, pekerjaan umum, pengendalian lingkungan hidup, perhubungan, pertambangan dan energi serta perumahan rakyat saja, tapi bidabg lain seperti pertanian dan lain-lain juga akan ditampung.
"Kami menyalurkan program bukan hanya dari Jasmas (jaring aspirasi masyarakat), tapi juga dari OPD di Pemprov Jatim," ucapnya.
Agar pembangunan desa bisa lebih maksimal, Guntur menyarankan, agar pemerintah eksekutif tingkat kabupaten mengundang DPRD Provinsi Jatim, untuk melakukan dialog dan meminta agar para anggota DPRD Provinsi memberikan pos anggaranya dan dialokasikan ke daerah tertentu.
Jika dianggap berat, paling tidak bisa dimulai pada tingkat kecamatan artinya Forkopimca (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) mengundang anggota DPRD Provinsi untuk meminta pos anggaran dan menyampaikan prioritas pembangunan.
Baca Juga : KIB Resmi Tanda Tangan Kerja Sama: Golkar, PAN, dan PPP Siap Menyongsong Pemilu 2024
"Ini belum pernah dilakukan, kalau tidak melalui proses reses seperti ini, DPRD tidak bisa mengetahui mana prioritas mana tidak," tambahnya.
Guntur mengungkapkan, pernah ada kejadian di suatu daerah di Jatim, masyarakatnya memboikot pelaksanaan Musrenbangdes, hak itu dilakukan dengan alasan karena usulan masyarakat tidak pernah direalisasi. Sehingga saran yang disampaikannya dianggap sebagai salah satu jalan keluar karena DPRD Provinsi punya pos anggaran yang bisa diarahkan ke prioritas pembangunan yang diusulkan masyarakat.
Sekedar informasi, kegiatan reses anggota DPRD Provinsi ini dihadiri oleh belasan kepala desa di wilayah Kabupaten Tulungagung. Ada berbagai usulan yang masuk diantaranya, permintaan pembangunan infrastruktur, pengawalan program perhutanan sosial, bantuan infrastruktur pendidikan, peningkatan kawasan wisata, serta pembangunan petugas pertanian.
