JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji bersama Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto meninjau lokasi ambrolnya enam rumah yang berada di Jalan Muharto Gang 5B, RT 05/RW 06, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, dari ambrolnya enam rumah tersebut, terdapat 11 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak. Pihaknya pun berencana memberikan bantuan sebesar Rp 3 juta kepada masing-masing KK yang terdampak dalam insiden ambrolnya enam rumah tersebut.
Baca Juga : Menko Airlangga Sampaikan Arahan Jokowi agar Program Perlindungan Masyarakat Diintensifkan
"Jadi pertama nanti akan ada bantuan per KK dulu kita kasih Rp 3 juta dari Baznas. Kedua, kami carikan rumah untuk pengungsian," ungkap Sutiaji kepada JatimTIMES.com, Rabu (6/4/2022).
Orang nomor satu dilingkup Pemkot Malang ini menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak UPT pengelola Rumah Susun Sederahana Sewa (Rusunawa) Kota Malang. Sutiaji meminta agar 11 KK yang terdampak ambrolnya enam rumah untuk sementara waktu tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut.
"Kalau memang rusunnya nanti siap ya nggak papa, yang bayar nanti mungkin kita (Pemkot Malang), masalah biaya nanti kami. Jadi biaya sewa nanti kami back up dulu. Sambil kita carikan solusi," kata Sutiaji.
Jika tidak bersedia menempati Rusunawa Kota Malang tersebut, nantinya Pemkot Malang juga berupaya mencarikan lahan untuk tempat bernaung 11 KK yang terdampak dengan ambrolnya enam rumah tersebut.
Namun, menurut Sutiaji, hal itu tidak mudah. Karena mungkin Pemkot Malang memiliki beberapa lahan yang belum digunakan, tetapi sudah masuk dalam site plan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Maka tidak bisa dilakukan apa-apa. Dana di kami ada, tapi kan tidak bisa, harus ada kajian dulu. Kalau nggak ada kajian nanti yang salah kita. Jadi ini yang kita lakukan bersama-sama," tutur Sutiaji.
Baca Juga : Gelombang Covid-19 Tinggi hingga Bikin Kewalahan Pemakaman di Hong Kong, Mayat Menumpuk
Lebih lanjut, pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terkait pencegahan ambrolnya bangunan berada di wilayah BBWS Brantas. Karena perihal relokasi ataupun penanganan bangunan di sepanjang Sungai Brantas merupakan kewenangan dari BBWS Brantas.
"Ini kami hanya sekadarnya menangani sekadar gitu aja. Karena ini bukan wilayah kami. Jadi kami kasih gronjong atau nanti PU akan melakukan itu, BPBD melakukan kegiatan itu, sepenuhnya kita ajukan ke provinsi dan pusat atau ke DAS," tandas Sutiaji.
Sementara itu, Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto mengatakan, jajaran TNI-Polri beserta unsur-unsur lainnya sejak adanya peristiwa ambrolnya enam rumah pada hari Selasa (5/4/2022) kemarin, pihaknya menyatakan siap membantu jika dibutuhkan.
"Jadi Pak Walikota, disini ada TNI, ada Polri, siap untuk dikerahkan. Manakala memang wilayah membutuhkan, kami selalu siap. Personel ada, material ada, kita siap-siap saja untuk kesejahteraan masyarakat. Di mana ada kesulitan disitu kita harus hadir," pungkas Dwi.
