JATIMTIMES – Tingginya angka stunting di Kabupaten Jember, benar-benar menjadi perhatian serius Pemkab Jember. Bupati Jember H. Hendy Siswanto mempercayakan penanganan untuk menurunkan angka stunting kepada Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman, hal ini sebagai bentuk kolaborasi dalam menyejahterakan masyarakat Jember.
“Untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember yang masih tergolong tinggi, perlu adanya kolaborasi bersama, dan saya menyerahkan sepenuhnya penangan stunting ini kepada Gus Firjaun (Wabup KH. MB. Firjaun Barlaman, red) sebagai ketua tim,” ujar Bupati Jember H. Hendy Siswanto Senin (8/3/2022) saat menyambut kedatangan Kepala BKKBN RI dr. H. Hasto Wadoyo Sp. OG(K) di Pendapa Wahyawibawa Graha.
Baca Juga : Setahun Kepemimpinannya Diberi Rapor Merah, Ini Jawaban Bupati Jember
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyatakan bahwa penanganan stunting dibutuhkan tindakan nyata, menurutnya dengan membangun konvergensi penurunan stunting merupakan pekerjaan yang sangat mulia, demi masa depan Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember.
"Membangun konvergensi menjadi tanggungjawab bersama harus ada tindakan nyata dan jelas, terkoordinir bareng keroyokan, tidak maju duluan dan ngurusin KB, PKK, Darma Wanita, BKKBN. Jadi hulu ke hilir, konvergensi intervensi, bagaimana anak - anak tidak terkena stunting,” tegasnya.
Oleh karenanya, pihaknya juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. “Tentu saja, perlu adanya dukungan BKKBN RI, penurunan stunting bisa dilakukan bersama-sama. Dengan itu, Insya Allah Jember bisa menekan angka stunting,” lanjutnya.
Sementara Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa poin penting kedatangannya adalah agar semua anggaran dan program di kementerian untuk stunting harus benar-benar tertuju kepada para penerima. Khususnya, di Kabupaten Jember.
“Harus sampai ke mulutnya ibu hamil, bayi, dan keluarga,” imbuhnya. Poin penting kedua adalah supaya tidak meleset. Artinya, data harus jelas. Bahkan, BKKBN menyediakan data terkait dengan data keluarga yang berisiko terjadi stunting.
Baca Juga : Bupati Serahkan LKPD Tahun 2021 ke BPKP Jatim, Ini Penjelasan Kepala Inspektorat Tulungagung
“Kalau ada pasangan usia subur, tapi sudah berusia 36 tahun maka akan kami catat sebagai keluarga berisiko lantaran terlalu tua,” ungkapnya. Begitu juga jika sudah memiliki 3 anak, tetapi mau hamil lagi. Sama halnya jika ada usia pernikahan pada usia 16 tahun karena terlalu muda.
Namun, tak tertutup kemungkinan adanya permasalahan yang terjadi di daerah. Dengan begitu, pemerintah perlu lebih mengoptimalkan usahanya. Misalnya, lingkungan kotor, tak memiliki jamban, kekurangan air bersih sehingga masyarakat mudah sakit. “Ini tantangannya,” tegasnya.
Tentu saja, upaya pemerintah perlu dibantu oleh masyarakat. Selain itu, mindset orang tua harus diubah. Jika bisa memiliki motor dengan harga belasan juta, pembenahan jamban yang lebih murah jangan sampai ditinggalkan. “Kalau anak mau makan, jangan mudah diberi makan mie, cilok, atau makanan apapun yang kurang baik untuk pertumbuhan anak mereka masing-masing,” pungkasnya. (*)
