JATIMTIMES – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember Selasa (8/3/2022) melakukan aksi turun jalan dengan menggelar demo di depan Pemkab Jember.
Ratusan mahasiswa melakukan aksinya dimulai dari Double Way Unej di Jalan Kalimantan Sumbersari Jember dengan dilanjutkan long march menuju kantor Pemkab di Jalan Sudarman.
Baca Juga : Harga Cabai di Kabupaten Malang Kembali Naik
Muhammad Faqih AL Haramain selaku koordinator aksi, dalam kesempatan tersebut menyatakan keprihatinannya terhadap masalah-masalah yang ada di Pemkab Jember. Dimana selama satu tahun kepemimpinan bupati yang memiliki jargon ‘Wes Wayahe Benahi Jember’, dianggap tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.
Sehingga PMII Kabupaten Jember memberi penilaian terhadap kepemimpinan duet H. Hendy dan Gus Firjaun dengan raport merah. “Banyak sekali persoalan di Pemkab Jember ini yang sampai saat ini tidak selesai, di antaranya Keterlambatan APBD, Kontroversi Perda RTRW, minimnya Partisipasi Publik, serta minimnya kepedulian Pemkab di sektor pendidikan,” ujar Faqih.
Tidak hanya itu, masih adanya kelangkaan pupuk di Kabupaten Jember, juga digaungkan peserta aksi demo. "Terkait pupuk palsu, supaya diusut tuntas. Pemkab juga memberi perhatian tentang masalah ini," ucap korlap aksi.
Selain itu, ia juga menyampaikan masalah konversi lahan, yang dinilai tidak terukur dan perlu diklarifikasi oleh bupati. "Terkait konversi lahan, banyak proyek tidak terukur, sehingga di dalam kebijakan tidak terukur dan terarah, seharusnya melibatkan partisipasi publik komponen dan kami menuntut klarifikasi, mohon dikembalikan ulang serta BUMD Gunung Sadeng untuk ditarik," ujar Faqih.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto, didampingi Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo, saat menemui peserta aksi unjuk rasa menyampaikan bahwa pihaknya menerima rapor merah yang diberikan.
"Rapor merah, Alhamdulillah kami akan terima catatan itu, karena tidak mungkin kami selesaikan sendiri tidak mampu dan dipikir bersama koreksi pemerintah untuk kami semua serta kebaikan warga Jember. Siap dikoreksi semuanya, dikoreksi hal kebaikan, kekurangan apapun selama ini," tegasnya.
Baca Juga : Persiapan Pembagian STB TV Digital secara Gratis, Diskominfo Kota Malang Lakukan Pendataan
Tak hanya itu, ia menuturkan terkait dengan anggaran guru ngaji, sangat terbatas dari BPJS Kesehatan. "Guru ngaji anggarannya terbatas BPJS nakes dan diberitakan RT RW belum pernah diperhatikan," tuturnya.
Sementara terkait dengan kondisi Covid 19 di Kebupaten Jember menjelang Ramadan, Ia mengatakan bahwa Pemkab Jember terus melakukan penekanan agar supaya level Kabupaten Jember turun ke level 1.
"Covid, Ramadan kami menekan terus ke level 1, sehingga ekonomi berjalan lagi, UMKM jalan. Karakteristik banyak orang belanja dan kami semua akan terima dan diskusikan. Silahkan dikontrol, semuanya demi niatan baik kita supaya Jember lebih baik," pungkasnya. (*)
