JATIMTIMES - Proses penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Malang masih terus digodog oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Termasuk soal penataan Rencana Detil Tata Ruang di wilayah Kepanjen yang tengah dalam proses diutuhkan sebagai Ibukota Kabupaten Malang.
Pasalnya, setelah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Malang, wilayah Kepanjen saat ini benar-benar tengah dipersiapkan untuk berbagai perubahan. Termasuk perubahan tata letak ruang di dalamnya. Hal itu juga dimaksudkan untuk menarik investor yang berpeluang masuk ke wilayah Kepanjen.
Baca Juga : FKIK UIN Maliki Malang Jalin Kerjasama dengan Puskeshaji Kemenkes RI
Menurut Camat Kepanjen Eko Margianto, kepastian terkait RDTR itu sangat diperlukan untuk mengundang investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Malang, khususnya Kepanjen.
"Kunci utamanya ada di rencana detil tata ruang. Kalau RDTR sudah masuk, baru investor akan bisa masuk. Karena yang dipastikan investor itu kepastian soal legal formal perizinan dan lain sebagainya," ujar Eko.
Untuk itu, dirinya pun hingga saat ini belum dapat memastikan peluang investasi apa saja yang kemungkinan bisa masuk ke wilayah Kepanjen ke depannya. Meskipun menurutnya, sudah mulai ada beberapa perubahan yang menunujukan aktivitas investasi.
"Yang sudah terpantau dan jelas itu kan dua hotel bintang lima itu. Ya Grand Miami dan Grand Kanjuruhan. Lalu juga ada beberapa pabrik, seperti Gudang Baru yang juga telah melakukan pengembangan aktivitas," terang Eko.
Di sisi lain, dirinya mengaku tidak ada instruksi khusus yang ia dapat dari Bupati Malang Sanusi terkait rencana-rencana tersebut. Namun, dari beberapa koordinasi yang ia gelar dengan beberapa perangkat daerah, pembangunan Ibukota Kepanjen akan diupayakan berbasis pertanian.
"Rencananya seperti itu. Itu yang dibilang dari dinas terkait yang mengatur soal rencana detil tata ruang. Karena Kepanjen kan banyak lahan pertanian kelas I ya, jadi itu kan yang tidak bisa diubah. Makanya itu, ini masih menunggu penyesuaian rencana detil tata ruang dari Dinas Cipta Karya," pungkas Eko.
