JATIMTIMES - Nama ibu kota baru telah resmi diumumkan oleh pemerintah dengan nama Nusantara. Sebelumnya, disebut bahwa ada 80 usulan nama ibu kota sebelum akhirnya dipilih Nusantara.
Nama ibu kota baru ini juga sudah disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan tersebut diumumkan saat rapat bersama Panja RUU Ibu Kota Negara (IKN), Senin (17/1/2022).
Baca Juga : Maksimal Tiga Nama, Pemilihan Ketua Demokrat Jatim Ditentukan Pusat
Nusantara sendiri bakal menggantikan Jakarta menjadi ibu kota baru Indonesia. Namun tak seperti Jakarta, ibu kota baru ini sendiri akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai oleh seorang kepala otorita yang posisinya setara menteri.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa usai Rapat Panja RUU IKN. "Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin Kepala Otorita," kata Saan.
Lantas siapa saja yang akan menempati posisi kepala otorita tersebut? Salah satu calon pemimpin IKN, terselip nama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sebelumnya, terdapat sejumlah nama yang pernah disinggung. Antara lain, mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Azwar Anas, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.
Nama Ahok-lah yang paling mencolok karena langsung menjadi buah bibir banyak orang. Jokowi juga pernah mengonfirmasi bahwa Ahok masuk sebagai kandidat kepala Badan Otorita di ibu kota negara (IKN) Kalimantan Timur.
Namun, dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk nama Ahok sebagai pemimpin IKN.
"Jadi untuk namanya otoritas ibu kota negara ini memang kita akan segera tanda tangan Plperpres di mana nanti di situ ada CEO-nya," kata Jokowi pada Maret 2020 lalu.
Selain itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah mengatakan, penunjukan kepala Badan Otoritas IKN akan diumumkan langsung oleh Jokowi. Luhut juga mengatakan bahwa Jokowi sudah memegang namanya.
"Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu," kata Luhut.
Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru dinilai Jawa-sentris
Sejarawan menilai nama Nusantara untuk Ibu kota negara (IKN) baru terlalu condong ke kebudayaan Jawa. Perspektif ini disampaikan oleh sejarawan lulusan Universitas Indonesia (UI) sekaligus pendiri dan penerbit Komunitas Bambu, JJ Rizal.
JJ Rizal menilai nama Nusantara tidak mencerminkan semangat memutus ketimpangan Jawa dengan luar Jawa. "Istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan," kata Rizal.
Ia juga menjelaskan istilah 'Nusantara' yang merupakan produk cara pandang Jawa era Majapahit. Kerajaan yang berpusat di Jawa (bagian timur) itu membagi tiga wilayahnyaseperti berikut:
1. Negaragung (Negara Agung): Ibu Kota Majapahit.
2. Mancanegara: Daerah luar Ibu Kota Majapahit namun sudah terpengaruh budaya Majapahit.
3. Nusantara: Daerah di luar Pulau Jawa tanpa pengaruh kebudayaan Jawa Majapahit.
Rizal juga menyebut nama Nusantara ini bukan hanya dikotomis dalam artian kewilayahan, tetapi juga peradaban.
Selain Rizal, Profesor Susanto Zuhdi, guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dari Jurusan Sejarah, juga ikut angkat bicara. Susanto memandang kesan Jawa-sentris adalah fakta dari istilah 'nusantara', karena memang berasal dari pandangan Majapahit.
"Ini sebetulnya perspektif Jawa, Jawa-sentris ini," kata Profesor Susanto Zuhdi. "Tapi bagaimana pun, Jawa memang merupakan center of gravity (pusat gravitasi) pada saat itu," lanjut Susanto.
Selama ini jamak dipahami, istilah 'Nusantara' yakni berasal dari gabungan bahasa Jawa Kuno (rumpun bahasa Austronesia sub-Melayu Polinesia) dan setidaknya ada pengaruh bahasa Sanskerta (rumpun bahasa Indo-Eropa).
Namun Profesor Susanto memahami istilah 'nusa' sama dengan istilah Yunani (rumpun bahasa Indo-Eropa) 'nesos' yang berarti 'pulau', kata 'antara' berarti bermakna 'yang lain'.
Pengertian 'Nusantara' lantas ia maknai sebagai pulau-pulau, termasuk Jawa dan luar Jawa, yang diikat oleh Majapahit. Kendati demikian, pengertiannya berkembang merujuk ke zona wilayah kepulauan yang berada di antara dua samudra (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (daratan Asia dan Australia).
Di sisi lain, ia tidak mempermasalahkan soal asal muasal istilah 'nusantara'. Tak masalah jika istilah itu berasal dari Jawa dan mengandung unsur Jawa-sentrisme, memang asalnya dari Majapahit.
Namun, yang menjadi kekhawatiran Susanto, pengertian Nusantara sebagai Ibu Kota (kelak) akan rancu dengan pengertian Nusantara sebagai wilayah yang luas sebagai nama lain dari Indonesia.
"Nama itu bisa rancu antara Nusantara sebagai keseluruhan wilayah dan Nusantara sebagai Ibu Kota," kata Susanto.
Terlepas dari potensi kerancuan tersebut, Profesor Susanto setuju dengan semangat yang dibawa oleh nama Nusantara, yakni semangat untuk kembali ke era kejayaan bahari seperti zaman dulu. Konsep Nusantara memandang lautan bukan sebagai 'pemisah' pulau-pulau melainkan sebagai 'penyatu' pulau-pulau.
Semangat seperti itu yang mendasari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kemudian di era pasca-reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
