JATIMTIMES - Langkah pemerintah dalam menerapkan pembayaran parkir non-tunai mendapat respons positif warga. Pasalnya, pembayaran dilakukan secara pasti dan transparan.
Ali, misalnya, mengaku telah melakukan pembayaran parkir lewat sebuah aplikasi. Nominalnya tertera pasti. Selama ini, besaran pembyaran parkir tidak ada kepastian.
Baca Juga : Usai Tertibkan 82 Kios Liar, BBWS Bidik 19 Kios Liar di Sisi Utara Puskesmas Gondanglegi
"Kadang Rp 3 ribu sampai Rp 5 ribu. Ada juga yang minta uang parkir sedikit maksa," ungkap Ali kepada Jatimtimes.com, Kamis (30/12/2021).
Pihaknya mengapresiasi Pemkab Gresik telah mempertegas nominal penarikan parkir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2020.
"Ini sangat baik karena ke depannya untuk pembangunan daerah," imbuh pria yang ditemui di sekitar Gresik Kota Baru (GKB) tersebut.
Sementara salah satu koordinator jukir (juri parkir) di Kabupaten Gresik, Chumaidi, telah mulai mengikuti arahan dari pemerintah soal transaksi pembayaran parkir non-tunai.
Pihaknya bersama pengurus RW dan kelurahan juga melakukan sosialisasi tentang pembayaran itu. "Saat ini kami mengikuti. Jika ada kekurangan, kami usulkan ke bupati," katanya.
Chumaidi menyebut, di daerahnya, yakni area parkir Jalan Gubernur Suryo, juga sudah dilakukan uji coba penerapan pembayaran non-tunai kemarin, Selasa (28/12/2021) lalu.
Baca Juga : Ungkap Penyebab Siswa SD di Jombang Meninggal usai Vaksinasi, Komda KIPI Turun Tangan
Meski sebagian warga belum tahu dan bisa melakukan pembayaran non-tunai, perlahan masyarakat akan sadar. "Seiring berjalannya waktu, semua masyarakat akan paham," ucapnya.
Diketahui, hanya kurun waktu 2 jam, uji coba pembayaran parkir non-tunai beberapa hari lalu GKB, pemerintah mendapatkan hasil sekitar Rp 1 juta.
Pada awal Januari 2022 mendatang pemerintah secara resmi menerapkan pembayaran parkir non-tunai. Hal itu untuk mencegah kebocoran dan jukir nakal.
