JATIMTIMES - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai bahwa perkembangan pembangunan insfrastruktur jalan nasional di Pulau Madura masih rendah. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu enggannya para investor untuk masuk ke Madura.
Menurut Syafiuddin, akses jalan nasional pengubung antar-kabupaten di Madura masih sangat sempit dan kerap terjadi kemacetan. Sehingga, jarak tempuh perjalanan dari Kabupaten Bangkalan ke Sumenep, misalnya, harus dilalui dengan jarak tempuh sekitar 4 jam.
Baca Juga : Kisah Pemuda Asal Kabupaten Malang, Pilih Majukan Desa dan Ciptakan Lapangan Kerja Lewat Ternak Kambing
"Saya kira ini salah satu pemicu enggannya para investor masuk ke Madura. Karena akses jalannya yang sempit dan harus dilalui dengan jarak temput yang cukup lama," ujar Syafiuddin usai membuka rangkaian semarak Hari Santri Nasional (HSN) 2021, yang diisi dengan talkshow membedah Perpres 82 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pondok Pesantren (Ponpes), di Ponpes Nurul Cholil, Demangan Barat, Bangkalan, Minggu (24/10/2021).
Menurut Syafi, sapaan akrab anggota DPR RI itu, dalam momentum HSN 2021 ini, selain menyiapkan sumber daya manusia (SDM) melalui ponpes, perlu juga disiapkan infrastruktur fisik seperti jalan demi terwujudnya Madura yang berkemajuan, khsusnya di sektor perekonomian.
"Alhamdulillah, atas doa para santri dan ponpes, hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR, usulan dan perjuangan peningkatan (pelebaran) infrastruktur jalan nasional di Madura sudah diprogramkan tahun 2022 mendatang," ungkap Syafi.
Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan ini mengaku bahwa pelebaran jalan nasional di Madura memang perlu. Sebab, populasi peningkatan kendaraan di Madura naik secara segnifikan dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan atau pelebaran jalan.
Untuk itu, politisi PKB tersebut akan terus mengawal secara konsisiten dan serius setiap RDP dengan Kementerian PUPR sehingga usulan pelebaran jalan nasional di Madura ini bisa terlaksana dengan baik.
"Yang jellas, pemerintah pusat jangan sampai memberi harapan palsu terhadap masyarakat Madura karena Madura ini bisa saya katakan sebagai madunya Indonesia," kata Syafi.
Selain itu, Syafi berharap dengan pelebaran jalan nantinya, pertumbuhan ekonomi Madura lebih cepat. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dapat mengenjot pertumbuhan ekonomi wilayah Madura.
Baca Juga : Pemkot Batu Lirik Potensi Ekspor Jeruk Purut, Peluang Segera Diambil
Tidak hanya itu. Syafi juga meminta implementasi Perpres 80 segera cepat dieksekusi, seperti jalan selatan Modung -Sereh, Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan jalan akses Suramadu-Bulu Pandan.
Selain itu, Syafi berharap agar pemerintah pusat mengubah anggaran pembiayaan dari kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) menjadi pembiayaan APBN. "Mengingat para pengusaha atau investor belum pada masuk ke Madura sejak perpres ini ditandatangani tahun 2019," ungkapnya.
Perlu diketahui, berikut beberapa proyek yang masuk dalam Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) dan kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS) serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
• Modung-Sereh (APBN),
• Pembangunan Tol Bulu Pandan (KPBU)
• Pembangunan Pelabuhan Bulu Pandan (KPBU)
• Pembanguan IISP (KPBU)
• Modura Industrial Seaport City (swasta)
• Induatri terpadu dengan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan (swasta)
• Total Rp 30 triliun, tapi hanya 300 milia APBN untuk Jalan Sereh-Modung
• Penyangga Madura (Sampang, Pemekasan dan Sumenep) 7 triliun.
