JATIMTIMES - Pemerintah kini dihebohkan dengan munculnya sentilan dari beberapa tokoh yang menyebut Menteri Presiden Jokowi sebagai 'Menteri Elitis.' Sentilan itu awalnya muncul dari Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
Ia menyentil sebagian menteri Kabinet Indonesia Maju bersikap elitis. Sejumlah politikus pun menilai jika sentilan itu ditujukan untuk Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim.
Baca Juga : Presiden Jokowi Minta Kredit UMKM Ditingkatkan hingga 30 Persen
Sentilan tersebut disampaikan Mu'ti melalui akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan Jokowi adalah sosok pemimpin yang peduli terhadap masyarakat.
"Pak Jokowi adalah presiden yang merakyat, peduli kepada rakyat dan kaum alit," tulis Mu'ti.
Namun, Mu'ti menyebut bahwa sikap Jokowi itu justru berbanding terbalik dengan sebagian menterinya. Ia menyebut sebagian menteri Jokowi terkesan bersikap elitis.
"Tetapi, sebagian menterinya justru elitis, sikap dan kebijakannya jauh dan menjauhkan diri dari rakyat. Eman-eman," ujar Mu'ti.
Sayangnya, Mu'ti enggan menyebut secara gamblang siapa menteri elitis yang dimaksud. Cuitan Mu'ti itu lantas ditanggapi oleh Sekjen PPP Arwani Thomafi.
Ia sempat menyenggol nama Nadiem saat ditanya soal cuitan Mu'ti. Arwani awalnya menyatakan kritik Mu'ti itu adalah sebagai bentuk representasi dari suara masyarakat sipil.
Arwani berharap kritik Mu'ti ini bisa menjadi bahan evaluasi. Lebih lanjut, ia menekankan seluruh kebijakan menteri harus sesuai dengan visi dan misi Jokowi.
Kebijakan para menteri harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Pastikan kebijakan menteri sesuai dengan visi-misi presiden. Komitmen kerakyatan Presiden Jokowi harus dapat diterjemahkan melalui kebijakan di level menteri dan aparatur di bawahnya," ujar Arwani.
Kemudian, Arwani menyinggung 2 kebijakan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Salah satunya yakni perihal pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
"Salah satu contoh adalah kebijakan dari Menteri Nadiem soal penghapusan dana BOS di sekolah di daerah terpencil dan pembubaran BSNP," sebut Arwani.
Nama mantan CEO GoJek itu juga dibawa-bawa oleh elite NasDem Effendy Choirie. Awalnya, ia menilai kritik Mu'ti itu ada benarnya.
"Saya pikir ada benarnya Prof Mu'ti. Wajah menteri adalah wajah presiden. Presidennya kan sederhana," kata Effendy Choirie.
Seperti diketahui, NasDem memiliki lebih dari satu perwakilan di Kabinet Indonesia Maju. Terdapat 3 menteri dari NasDem yakni Menteri LHK Siti Nurbaya, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G Plate.
Effendy, yang akrab disapa Gus Choi ini lantas menilai pernyataan Mu'ti patut dijadikan masukan untuk para menteri, termasuk dari NasDem. Terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah akibat pandemi Covid-19, para menteri harus bersikap sederhana.
Effendy lalu menyinggung beberapa kontroversi Nadiem, salah satunya perihal petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS).
Ia bahkan mengingatkan Nadiem agar dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan selalu melibatkan organisasi yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia semenjak merdeka.
Baca Juga : Menyingkap Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Kabupaten Jember
"Memang ada beberapa kebijakan (Nadiem) yang kontroversi. Mau itu BOS namanya atau apa, NU, Muhammadiyah, Taman Siswa, PGRI harus dilibatkan. Kebijakan itu bukan hanya kebijakan menteri atau aparat birokrasi," tutur Gus Choi.
Analis Pakar
Pengamat politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati menduga jika menteri yang dianggap elitis itu seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Menurutnya, sejumlah kebijakan Nadiem tidak aspiratif kalangan akar rumput.
Kebijakan itu, kata Wasisto, seperti pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hingga penyaluran dana BOS dengan syarat minimal sekolah memiliki 60 siswa dalam 3 tahun terakhir. Meski kebijakan terakhir direvisi.
"Saya pikir contoh menteri yang kesannya agak elitis mungkin Nadiem Makarim. Nadiem beberapa kali agak blunder dalam kebijakan," ujarnya.
Wasisto juga menduga menteri elitis bisa saja diarahakn ke Menteri BUMN Erick Thohir terkait kompetensi dan pengangkatan komisaris BUMN.
Sementara pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai sikap elitis sudah menjadi karakter dan bawaan dari pribadi para menteri. Bahkan, ia mengamini sebagian menteri Jokowi elitis.
"Karena mungkin dia dilahirkan dari keluarga kaya, atau memang tak peduli terhadap rakyat jelata," ujarnya.
Ujang pun menyerahkan kepada rakyat untuk menilai sikap dan kebijakan untuk melihat siapa saja para menteri yang elitis. Menurutnya, para pembantu presiden sudah seharusnya mendekat ke rakyat dan kebijakannya ramah.
Sedangkan, pakar ilmu politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio atau Hensat, menilai ada 5 kementerian yang masuk kategori dalam elitis dari sisi kebijakan.
"Saya lihat kemungkinan besar 5 kementerian, keuangan, perdagangan, investasi, ESDM dan tenaga kerja," ujar Hensat.
Ia mengatakan, Kementerian Investasi kerap memiliki kebijakan yang proinvestor. Berikutnya, Kementerian Tenaga Kerja yang dinilai sempat bertolak belakang dengan pemerintah terkait tenaga kerja asing saat PPKM.
"Terutama investasi yang sangat pro dengan investor yang agak mengesampingkan kebutuhan rakyat kecil, saya pikir itu. Tenaga kerja itu juga lumayan bertolak belakang kemarin dengan PPKM, mendatangkan tenaga kerja asing. Tapi yang tau persis Pak Abdul Mu'ti," tuturnya.
Hensat menyebut ucapan Mu'ti tidak hanya memuji Jokowi yang tampil sederhana namun menyinggung para menteri yang kerap berpenampilan elitis. Sehingga hal ini dinilai jadi masukan kepada pemerintahan Jokowi.
"Ini ada pesan yang menyatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi mengikuti asal muasal atau awal mula Pak Jokowi yang nggak elitis, itukan ditampilkan dengan gayanya yang sederhana, baju putih celana hitam. Sementara beberapa menteri mengumbar kemewahan selama berada di Amerika Serikat misalnya dan lain-lain. Jadi ini bukan hanya pujian kepada Pak Jokowi tapi juga masukan kepada pemerintahan Pak Jokowi keseluruhan," tuturnya.
