MALANGTIMES - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang masih fokus membahas distribusi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Total silpa mencapai Rp 300 miliar.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TAPD Kabupaten Malang Tomie Herawanto. Ia menyebut hingga saat ini masih membahas terkait distribusi silpa yang sesuai dengan regulasi.
Baca Juga : Pemkot Malang dan Badan Penghubung Daerah Jatim Persembahkan Pertunjukan Seni Ngupadi Proboretno di TMII
"Sebagaimana regulasi pemerintah pusat, silpa di dalamnya ada kewenangan wajib harus dialokasikan kembali. Silpa kami berkisar pada angka Rp 300 miliar. Secara angka, besar. Tetapi itu tidak bersifat umum, seperti dana alokasi umum. Namun bersifat mengikat," ujar Tomie.
Tomie menjelaskan, dana ratusan miliar itu akan dialokasikan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai sedang membutuhkan serapan anggaran untuk operasional. Pihaknya juga masih belum bisa memastikan OPD mana saja yang dinilai memiliki urgensi tersebut karena masih dibahas. Selain itu, pendistribusiannya direncanakan untuk dialokasikan menambah anggaran belanja tak terduga (BTT).
"Langsung dikembalikan ke organisasi perangkat yang ada tadi itu (alokasi silpa) praktis terdistribusi. Sudah terbagi. Sisanya untuk menutupi prediksi yang itu tadi," ujar kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang ini.
Dari catatan yang ia terima hingga saat ini, penyumbang silpa terbanyak dari APBD Tahun 2020 lalu adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang. Namun Tomie masih belum dapat menjelaskan secara detail. Ia menyebut, banyaknya silpa di Disdik Kabupaten Malang karena dampak covid-19.
"Terbanyak silpa dari Dinas Pendidikan. Bukan dalam posisi salah mendesain, tapi karena pandemi Covid-19 kemarin," imbuh Tomie.
Sementara, sebelumnya, rencana pengalokasian silpa APBD 2020 untuk menambah BTT (bantuan tak terduga) juga disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Darmadi.
Baca Juga : Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten bagi Siswa SMP Cair, Jatah SD Masih Proses
"Pada Maret memang baru turun pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sehingga memang pada bulan ini sudah waktunya dan baru bisa dialokasikan melalui PAK. Kalau jumlahnya, kurang lebih sekitar Rp 300 miliar," ujar Darmadi.
Menurut dia, jika melihat skala prioritas, anggaran BTT akan digunakan untuk penanganan covid-19. Selain untuk penanganan covid-19, anggaran BTT juga digunakan untuk bantuan sosial. Wakil rakyat dari PDIP ini menegaskan serapan dana BTT telah mencapai 70 persen sejauh ini.
Menurut dia, hal tersebut juga mengingat pergerakan covid-19 yang masih fluktuatif. Dan untuk penanganannya juga masih perlu biaya. Selain itu, anggaran BTT sendiri yang lebih bersifat siap pakai, membuat penyerapannya juga cukup banyak selama penanganan covid-19. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir lalu, menurut Darmadi, penyerapan BTT juga tidak hanya untuk penanganan covid-19.
"BTT akan lebih banyak langsung digunakan untuk penanganan covid-19. Namun untuk penanganan covid-19 yang sifatnya operasional. Juga ada yang melekat di OPD (organisasi perangkat daerah). Termasuk yang terbesar di Dinas Kesehatan (Dinkes). Untuk honor nakes (tenaga kesehatan) dan juga ada di OPD lainnya. Kalau serapannya (BTT) sudah sekitar 70 persen dari laporan yang kami terima," pungkas Darmadi.
