BATUTIMES - Serapan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Batu terbilang tinggi. Hingga Juli, tercatat anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10,8 Miliar itu kini hanya tersisa Rp 467 Juta.
“Berdasarkan dari laporan terakhir tersisa Rp 467 juta, karena memang anggaran ini untuk kebutuhan darurat saja,” ungkap Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.
Baca Juga : Kondisi Terkini Penyekatan PPKM Darurat di Kota Batu, Warga Bisa Bebas Melintas Dengan Tunjukkan Syarat ini
Punjul menjelaskan jika anggaran tersebut telah terpakai untuk beberapa penanganan yang terjadi di Kota Batu. Mulai dari bantuan sosial, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, hingga bencana dalam beberapa bulan terakhir.
Misalnya pada penanganan daerah rawan longsor di Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji. Di mana anggaran yang dikeluarkan untuk pembuatan hunian sementara (huntara) berasal dari BTT dan menelan anggaran sebesar Rp 800 juta.
Kemudian BTT juga terserap untuk Dinas Kesehatan Kota Batu. Diantaranya diperuntukan untuk Tracing, Testing dan Treatment (3T) yang totalnya mencapai Rp 3,7 Miliar. Lalu Satpol PP Kota Batu, diperuntukan untuk mobilitas PPKM sebesar Rp 295 juta.
Kemudian selama PPKM darurat lanjut Punjul, BTT dikeluarkan juga untuk kebutuhan tim pemulasaraan jenazah Covid-19 sebesar Rp 757.500.000 untuk 75 lubang.
“Seperti peti pemulasaraan jenazah dianggarkan untuk 75 set. Satu setnya itu Rp 2.650.00 berarti totalnya sudah Rp 198.750.000,” ujar pria yang juga ketua DPC PDIP Kota Batu ini.
Baca Juga : Tempat Wisata Masih Tutup Lantaran Perpanjangan PPKM, Gelombang PHK Bayangi Usaha Wisata Kota Batu
Punjul mengatakan, dengan diperpanjangnya PPKM darurat sangat mempengaruhi BTT. “Semula yang dianggarkan hingga 25 Juli, harus diperpanjang lagi sehingga bertambah,” imbuhnya.
Dengan sisa anggara Rp 467 juta, yang menyisakan 5 bulan di tahun ini dirasa kurang. Karena itu, pada perubahan anggaran keuangan (PAK) bakal dianggarkan kembali.
“Masih ada waktu perumusan anggaran BTT. Jadi sekitar akhir Agustus kami akan rencanakan KUA PPAS Perubahan. Sehingga paling tidak, September atau awal Oktober bisa ditetapkan untuk PAK-nya,” tutup Punjul.
