MALANGTIMES - Kritik soal keberadaan rekanan atau kontraktor asal luar daerah Kabupaten Malang yang dinilai mengancam keberadaan dan eksistensi kontraktor asal Malang ternyata mendapat beragam respons. Selain dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang yang kabarnya saat ini akan melakukan kajian terkait hal tersebut, respons juga datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya.
LIRA menggaris bawahi, bahwa juga akan lebih baik, jika ada fungsi kontrol yang dilakukan terhadap kualitas produk dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang. Entah sengaja menyindir atau hanya sekadar kebetulan, pernyataan wakil ketua DPC PDIP itu punya wacana agar rekanan dari luar kota bukan selalu jadi langganan pemenang proyek. Rencananya agar dapat dituangkan dan diatur melalui sebuah peraturan bupati (Perbup).
Baca Juga : Rakor APEKSI, Wali Kota Kediri Sampaikan Progres Penanganan Covid-19 hingga Penanganan Ekonomi
Jika dikaitkan, maka komentar wakil ketua DPC PDIP itu bisa saja menjadi sebuah teguran kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan. Pasalnya, LIRA menangkap ada aroma tak sedap dalam pengadaan sejumlah alat kesehatan (alkes) di RSUD Kanjuruhan.
Kabar yang diterima LIRA, nilainya mencapai Rp 20 Miliar. Sedangkan aroma tak sedap soal penyalahgunaan wewenang tersebut dari pemenang proyek yang diduga masih berkerabat dengan pimpinan RSUD Kanjuruhan.
Ditambah lagi, dari sekian lama melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), diketahui bahwa dari sejumlah proyek pengadaan, nama vendor yang sama juga tidak jarang keluar beberapa kali sebagai pemenang.
"Kami tidak mempersolkan siapa pemenangnya, apakah dari luar daerah atau tidak (lokal-red). Namun, kebanyakan yang menang itu, ya rekanan itu lagi itu lagi. Usut punya usut ya ternyata teman-temannya sendiri," ujar Ketua DPD LIRA Malang Raya, M Zuhdy Achmadi, Sabtu (7/8/2021).
Ia khawatir, bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat berdampak pada kualitas produk dari proyek yang dimaksud. Bukan hanya barang namun juga jasa. Seperti yang ia contohkan, adalah proyek Fasad RSUD Kanjuruhan. Bagian eksterior bangunan yang berfungsi untuk mempercantik tampilan luar rumah sakit kebanggaan Kabupaten Malang ini.
"Ayo anggota dewan, silakan dicek proyek Fasad (eksterior yang berada dibagian depan RS Kanjuruhan). Belum genap dua tahun sudah keropos dan rusak. Itu siapa yang mengerjakan, bukan orang lain. Dan, kabarnya potongan kerusakan barangnya sudah diamankan oleh sejumlah pegawainya (RSUD Kanjuruhan) tapi mana kelanjutan pengusutannya," tegasnya.
Keanehan juga ia tangkap ketika secara tiba-tiba, muncul nama pemenang dalam proyek tersebut. Sebab menurutnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber pada dana alokasi khusus (DAK) yang melalui e-Catalog, pihak RSUD Kanjuruhan dinilai terlalu berani melibatkan hubungan kekerabatan. Jika itu memang benar terjadi.
Baca Juga : Kapolresta Malang Kota Apresiasi Gerakan Rumah Ibadah Bergerak, Berencana Sumbang Sembako 1 Ton
"Apa tidak memikirkan risikonya kelak, jika barang yang dimenangkan itu tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-red) misalnya. Saya menduga ini ada main mata dengan satu penyedia. Jika tidak, biasanya pihak yang kalah akan mencari-cari kelemahan lawan. Misalnya soal merk atau harga barang yang telah dimenangkan itu tidak sesuai pagu. Tapi ini seakan senyap tidak ada yang tahu." terang dia.
Sebagai informasi, ketujuh alkes yang akan dibeli oleh RS Kanjuruhan tahun ini di antaranya MRI yang pagunya Rp 17,8 miliar, USG Rp 2,5 miliar, improcesing Rp 540 juta, laporoskopi, hospital furnitur Rp 300 juta, CSSD Rp 1 miliar dan beberapa lainnya.
Satu alkes yang ditangkap LIRA menyimpan keanehan. Yakni alat MRI, yang memiliki nilai kontrak Rp 20,3 miliar, namun bisa ditawar jadi Rp 17,8 miliar. Menurutnya, ini mengundang kecurigaan karena bisa jadi barang yang didatangkan nanti tidak sesuai spec yang ditawarkan.
"Itu akan saya plototi saat barang datang nanti, sekitar bulan September atau Oktober. Bila perlu, saya akan mengajak orang yang paham tentang alat itu," pungkasnya.
Sementara itu, meski coba dihubungi sejak Sabtu (7/8/2021) hingga saat ini pihak RSUD Kanjuruhan masih belum dapat dikonfirmasi.