TUBANTIMES - Pendistribusian Progam Bantuan Sosial Pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih menjadi persoalan klasik. Mulai dari adanya dugaan monopoli e-Warung, sebaran agen yang tak merata di desa, hingga terjadinya kerumunan di masa pandemi Covid-19.
Hal ini terlihat saat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di dua desa berbondong-bondong mengambil bantuan non tunai di e-warung luar wilayah luar desa. Akibatnya terjadi kerumunan antrean KPM yang akan mengambil jatah beras, telur, tahu dan tempe. Seperti terpantau di wilayah Kecamatan Senori. Salah satu agen atau e-warung Desa Wanglukulon yang melayani transaksi dari seluruh jumlah total KPM desa lainnya, Minggu (25/7/2021).
Baca Juga : Lari dari Isoman, Pria Positif Covid-19 Diikat hingga Diamankan Warga Pakai Kayu, Videonya Viral
"Desa saya bertahun-tahun tidak ada agen e-warung. Para KPM Desa Jatisari berebut mengambil jatah sembako ke Desa Wanglukulon, meski jaraknya jauh dari Desa Jatisari. Kondisi ini sudah tahunan," kata MU (39) salah satu KMP.
Senada, Suwarni juga mengalami kendala saat pengambilan BPNT. Katanya, saat pengambilan beras, telur, tempe tahu dari rumahnya Banyuurip harus mengambil beras ke Desa Kaligede yang jaraknya 2 kilometer lebih dari tempat mukimnya.
"Bertahun-tahun sudah seperti ini pak. Kita (KPM) tahunya yang bisa cairkan cuma agen tersebut," tuturnya.
KPM Desa Sendang Maryam juga mengalami hal sama, ia harus mengambil bantuan ke e-warung Desa Medalem. "Seng penting dapat bantuan, KPM tidak boleh ngomong-ngomong ke orang lain selain ke petugas," ujarnya pasrah.
Tak hanya persoalan itu, penerima BPNT juga mengatakan, komoditi telur hanya memperoleh 2 kilogram kurang setelah ditimbang neraca. Meski harga eceran tertinggi pasar daerah Tuban telur harga Rp 24 ribu. Parahnya di progam BPNT harga telur di patok Rp 26 ribu. Lebih disayangkan lagi nilai Rp 26 ribu dikalikan 2 kali pencairan bulan Juni - Agustus terdapat telur dengan nilai Rp 52 ribu dapat 2 kg.
Dari informasi yang dikumpulkan dari KPM BPNT tersebut, sembako yang cair 3 bulan Juli, Agustus, September, hanya dicairkn 2 bulan oleh dinas. Dengan dalih khawatir di jual KPM. Kemudian setelah mendapat sidak Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Sabtu (24/7/2021) kemarin, BPNT disalurkan 3 bulan sekaligus hari ini.
Karut marut BPNT Tuban tak berhenti di situ. Jumlah sebaran e-warung juga terkesan atau diduga dimonopoli oknum. Tak pelak penyaluran BSP/BPNT juga menimbulkan kerumunan. Pasalnya, diduga para anggota KPM justru secara terstruktur masif diarahkan oleh ketua kelompok KPM, yang dimana sebelum pengambilan bansos, ketua KPM memberi seruan untuk mengambil di e-warung tertentu meski berlokasi jauh dari tempat tinggal.
Baca Juga : Sikapi Rebutan Kawah Ijen, Aliansi Mahasiswa Banyuwangi Ancam Segel Kantor Pemkab Banyuwangi
Terpisah, saat mencoba mengkonfirmasi petugas TKSK Senori Munadi perihal kerumunan dan permasalahan akut tahunan KPM satu desa mengambil sembako ke agen desa di luar wilayah. Pihaknya belum memberikan jawaban resminya.
"Bulan depan kami tata lagi pak," kilahnya.
Sementara itu, wartawan juga mengkonfirmasi adanya pesan Whatsapp mengatasnamakan Korda Tuban, pihak Korda Khasiyati Ningsih juga tidak memberikan tanggapan adanya kerumunan dan tindakan dari korda Tuban.
Meski, sebelum pencairan juga ada imbuan bagi e-warung untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti dikutip dari pesan WhatsApp yang memuat, 1) KPM wajib memakai masker, 2) KPM mencuci tangan sebelum dan sesudah transaksi, 3) KPM menjaga jarak dengan orang lain, 4) KPM tidak berkerumun, 5) KPM segera pulang setelah selesai bertransaksi, 6) KPM tetap berkomunikasi positif hindari pembicaraan yang menimbulkan keresahan.
