BANYUWANGITIMES - Agar program bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran, maka pendamping, perangkat desa atau staf kelurahan diharapkan bersikap lugas dan tegas dalam menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya.
Menurut Henik Setyorini Plt Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak & Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, pendamping Program Kelurga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat( PSM), Taruna Siaga Bencana(Tagana) untuk selalu update data meskipun itu sifatnya offline. Sehingga pada saat nanti ada open dari Kemensos, data offline akan segera bisa sesuaikan menjadi online dan jadi database.
Baca Juga : Wabup Malang Ingatkan Warga Mampu: Jangan Teriak-Teriak Minta Bansos
“Dalam program bantuan sosial kalau menunggu kesadaran warga kayaknya itu budaya masyarakat. Kalau ngomong bantuan sosial banyak orang menjadi miskin sehingga butuh kejelian dan ketegasan petugas pendamping, perangkat desa maupun staf kelurahan untuk mengeluarkan langsung apabila dinilai sudah masuk kategori mampu,” tegas Henik kepada wartawan media ini melalui pesan WA, Sabtu (17/7/2021).
Sehingga KPM yang dinilai memang sudah tidak layak untuk menerima bantuan karena ekonominya sudah lebih baik harus tegas dicoret. “Kalau memang sudah tidak masuk dalam kategori layak,” ujar mantan Camat Kabat itu.
Selanjutnya, perempuan yang saat ini menjabat Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Pemkab Banyuwangi itu menuturkan, pihaknya berharap pendamping PKH, TKSK, PSM dan Tagana untuk selalu evaluasi kegiatan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan/atau data dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Henik menambahkan, bantuan sosial yang ada di bawah yang terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) permasalahan yang terjadi berhubungan dengan mutu dan kualitas barang sembako yang diterima KPM juga harus dituntaskan.
Baca Juga : Vaksinasi Santri di Jombang Disidak Legislatif, Ini yang Ditemukan
“Terkait update data kita maksimalkan teman-teman yang ada di bawah meskipun sifatnya offline. Sehingga pada saat nanti ada open dari Kemensos data langsung bisa disesuaikan dan diaktifkan,” pungkasnya.
