TULUNGAGUNGTIMES - Sosialisasi hukum atau road show yang ke enam dalam program Jaksa Masuk Desa dilaksanakan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung ini juga dilakukan sarasehan dan Sambung Rasa antara Kepala desa dan Kejaksaan dalam pengelolaan anggaran desa.
Selain itu, talk show yang dilaksanakan kali ini terasa spesial dengan hadirnya Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dan Muspika Kauman.
Baca Juga : Klaster Hajatan Covid-19 di Bondowoso Jadi Momentum Peningkatan Pengawasan
"Saya dengan kepala desa ini satu hati, jika satu sakit maka saya juga sakit. Saya minta tidak ada kepala desa menyalahgunakan wewenang terutama di Kecamatan Kauman ini," kata Kepala Kejari (Kajari) Tulungagung Mujiarto dalam sambutannya, Rabu (09/06/2021).
Bukan tanpa alasan, Mujiarto yang asli Tulungagung ini tinggal di wilayah Kecamatan Kauman. Ia berharap, para kepala desa benar-benar dapat mengelola keuangan desa dengan baik tanpa terjadi korupsi.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang memberi sambutan setelah Kajari mengingatkan para kepala desa untuk berpegang teguh dengan aturan hukum. "Negara kita panglimanya adalah hukum, untuk itu semua harus paham hukum. Itu prinsip yang wajib kita pegang," kata Maryoto.
Ia menyambut baik kegiatan Jaksa masuk desa yang dinilai sangat bagus dalam melakukan pembinaan agar desa tidak salah mengelola Dana Desa dan dana lainnya.
"Terima kasih dan saya apresiasi pada Kejaksaan Negeri Tulungagung yang telah membuka pintu lebar untuk kepala desa dalam mengelola anggaran desa," ujarnya.
Sebagai kepala daerah, Maryoto meminta agar Kejari terus melaksanakan kegiatan ini dan memberikan bimbingan kepada kepala desa agar secara administrasi, tekhnis hingga pertanggungjawaban dapat dikerjakan dengan benar. "Dengan bimbingan ini, diharapkan administrasi dikerjakan dengan benar," jelasnya.
Bimbingan ini disebutkan Maryoto sangat penting dilakukan agar tidak terjadi korupsi yang mengakibatkan kepala desa terkena masalah hukum. "Penting untuk mencegah korupsi dalam wilayah birokrasi bersih melayani," tegasnya.
Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang konsultasi antara kepala desa dengan Kejari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
