JEMBERTIMES - Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati KH MB. Firjaun Barlaman dengan didampingi Sekda Mirfano menggelar rapat koordinasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Rapat ini diikuti oleh seluruh jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) di Pemkab Jember.
Dalam rapat yang digelar di Pendapa Wahyawibawa Graha, Bupati Hendy menjelaskan ada tiga parameter penilaian atas kinerja pemerintah daerah. Pertama penilaian dari BPK, kedua SAKIP, dan ketiga adalah LPPD.
Baca Juga : Hampir 100 Persen Wilayah Jember Masuk Zona Hijau
Menurut bupati, LPPD selambat-lambatnya sudah harus disetorkan kepada pemerintah pusat maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Sekarang sudah bulan Mei. Artinya kita telah telat dua bulan dari ketentuan untuk LPPD tahun anggaran 2020. Oleh sebab itu, LPPD ini mohon secepatnya diselesaikan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyampaikan bahwa dirinya tidak menginginkan keterlambatan LPPD akan berdampak pada buruknya rapor. Hendy menekankan seluruh OPD untuk bahu-membahu dan kompak memberikan kinerja yang baik sehingga rapor Pemkab Jember tahun depan bisa berpredikat WTP (wajar tanpa pengecualian).
Selain itu, Hendy meminta para OPD untuk berusaha meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Jember. Dia menargetkan tahun ini Pemkab Jember bisa menghasilkan PAD minimal Rp. 2,5 triliun.
Baca Juga : 439 Mahasiswa Unikama Bakal di Wisuda secara Daring
Jumlah tersebut dinilainya masuk akal mengingat masih banyak potensi pemasukan yang belum digarap dengan maksimal. “Contohnya obat-obatan itu potensinya besar untuk pemasukan PAD bagi Jember dan banyak lagi lainnya. Makanya OPD harus jeli terhadap potensi bagi PAD,” pungkasnya.
