MALANGTIMES - Persoalan stunting hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang urung dituntaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Pasalnya, meski jumlah stunting telah menurun, sebanyak 9 Kelurahan di Kota Malang masih perlu penanganan khusus guna penanganan stunting.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, angka kasus stunting di Kota Malang dari tahun 2019 mencapai 17,48 persen atau sebanyak 7.435 dari 42.531 anak.
Baca Juga : Lumajang Menerima Bantuan Dana Tunggu Dari BNPB RI
Sedangkan di tahun 2020, menurun menjadi 14,53 persen atau sebanyak 5.701 dari 39.249 anak. Namun, angka tersebut masih di bawah standar prevalensi problem tumbuh kembang anak yang ditetapkan World Health Organization (WHO) yang dipatok sebesar 20 persen dari total kelahiran.
Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, dalam mengatasi persoalan stunting ini tak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) saja. Melainkan, keterlibatan dari semua pihak, termasuk jajaran perangkat daerah di Kota Malang.
Terlebih, Kota Malang menjadi salah satu dari 100 daerah perluasan pelaksanaan percepatan stunting tahun 2021. Karenanya, fokus penanganannya diharapkan akan menjadikan Kota Malang zero stunting di 2023 mendatang.
Sutiaji mencontohkan, kaitan dari keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) dalam penanganan stuntin, yakni masalah ketersediaan pangan.
Kemudian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, yang juga terlibat berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial.
"Ini kan dalam rangka untuk ketersediaan asupan gizi bagi masyarakat semua. Bukan hanya makanan pokok saja, asupan gizi juga banyak stimulasi lainnya. Maka keharusan stunting nggak hanya satu dinas, cuma leading sektornya dari dinas kesehatan," ujarnya dalam acara Rembuk Stunting di Atria Hotel, Kamis (29/4/2021).
Meski jumlah angka stunting menurun, tetapi masih terbilang cukup tinggi. Karenanya, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu proyek prioritas strategis dalam RPJMN termasuk pula di daerah.
Baca Juga : Profauna Indonesia Hadang Rencana Pemkab Malang Ambil Alih Pengelolaan Hutan dari Perhutani (6)
"Kita dinamis, maka ini harus terus dikuatkan. Meski turun, tapi kita harus tetap kerja keras. Mendorong konvergensi pencegahan stunting dengan program-program yanga ditingkatkan dari pusat dan daerah," jelasnya.
Lebih jauh, Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif mengatakan, Rembuk Stunting menjadi salah satu upaya Pemkot Malang untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam penanggulangan stunting. Yakni, dengan melibatkan 250 peserta dari berbagai elemen, mulai dari Perangkat Daerah, fasilitas kesehatan, tokoh agama hingga tokoh masyarakat.
Selain itu, setidaknya ada 9 Kelurahan di Kota Malang yang menjadi prioritas penanganan stunting. Di antaranya, Kelurahan Bareng, Cemorokandang, Kiduldalem, Pandanwangi, Sumbersari, Mulyorejo, Samaan, Kotalama, Mergosono.
"Dalam hal ini Pemkot Malang secara bersama-sama, secara sinergi, dan juga kolaborasi baik antar OPD maupun instansi-instanso lain di luar instansi Pemkot Malang, nantinya saling berkomitmen bahwa stunting tidak hanya menjadi bagian satu-satunya dari kesehatan dalam penanggulangannya," ungkapnya.
