MALANGTIMES - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk membuat sistem pelayanan terpusat di tengah perkotaan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) kian diseriusi.
Nantinya, sistem pelayanan tak hanya berlaku untuk instansi pemerintah saja, melainkan juga turut mensinergikan instansi pendidikan.
Baca Juga : Berdandan Dianjurkan Meski Hanya di Rumah Saja, Begini Kata Pakar
Dalam hal ini, Pemkot Malang tengah menggagas integrasi layanan di lingkup kampus. Yang mana, sistem layanan ini bakal mempermudah bagi mahasiswa atau mantan mahasiswa perguruan tinggi dalam pengurusan dokumen perkuliahan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengungkapkan, proses pematangan sistem dan kesesuaian konsep dari perguruan tinggi di Kota Malang tengah disiapkan.
Mengingat, pelayanan yang akan dihadirkan oleh perguruan tinggi nanti tidak berkaitan untuk pelayanan masyarakat umum, melainkan mengacu pada mahasiswa.
"Proses dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi itu kita lakukan. Artinya kan layanannya seperti apa gitu ya, karena kalau di perguruan tinggi kan layanannya spesifik ya, mereka lebih ke mahasiswa, bukan ke masyarakat umum," ungkapnya.
Di antara sistem pelayanan itu terkait pendaftaran mahasiswa, proses daftar ulang, legalisir dan lainnya. Hal inilah yang menurut Erik perlu identifikasi lebih mendalam.
Baca Juga : Tak Berizin, Polisi Gerebek dan Tahan Penambang Ilegal di Jombang
Apakah nantinya inovasi dan sistem yang diberikan atau diajukan oleh perguruan tinggi sejalan dan tepat untuk ikut serta dalam MPP. Sebab, tidak semua perguruan tinggi di Kota Malang bisa ikut serta membuka pelayanan di MPP yang bakal ditempatkan di lantai 3 gedung Ramayana (Alun-Alun Mal) itu.
"Karena jumlah perguruan tinggi di Kota Malang ini kan banyak. Makannya kita identifikasi, kita data, keunikan layanannya seperti apa. Kita padukan juga dengan space yang tersedia, baru finalisasi itu," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, MPP ditargetkan akan dilaunching dan resmi difungsionalkan pada Agustus 2021 mendatang. Nantinya, akan ada sekitar sekitar 400 an pelayanan perizinan dan non perizinan bisa dilakukan di satu tempat. Seperti, Kantor Urusan Agama (KUA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Keimigrasian, Perpajakan, Kepolisian dan layanan publik yang lainnya.
