BANYUWANGITIMES - DPRD Banyuwangi memberikan rekomendasi sudah lengkap, berkualitas, dan komprehensif atas diajukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran (TA) 2020.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ruliyono, pimpinan rapat paripurna DPRD terkait penyampaian rekomendasi DPRD atas diajukannya LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran (TA) yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kamis (18/03/2021).
Baca Juga : Terus Cegah Peningkatan Angka Stunting Balita, Ini Langkah Pemkot Batu
Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas bersama beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengikuti acara rapat paripurna dari Balai Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi.
“Karena rapat paripurna digelar secara virtual, maka untuk penyerahan berkas rekomendasi dewan nanti akan diurus oleh sekretaris dewan (sekwan) DPRD Banyuwangi,” kata Ruliyono sebelum menutup acara rapat paripurna yang diikuti secara luring oleh sebagian anggota dewan. Sementara anggota dewan yang lain, termasuk pimpinan SKPD, kepala badan, kepala bagian, camat. Kepala desa/lurah mengikuti secara daring.
Sebelumnya Neni Viantin Dyah Martiva, salah seorang juru bicara DPRD, antara lain mengungkapkan, rekomendasi dewan di antaranya adalah mendorong perangkat daera untuk menangani pariwisata secara komprehensif dan lebih optimal dalam pengembangan pariwisata yang berbasiskan era new normal dalam masa pandemi covid-19.
Selanjutnya membentuk team work yang solid, kreatif, kredibel dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkonten akan inovasi maupun kolaborasi demi kebaikan bersama serta kemajuan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. "Kegiatan-kegiatan pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang berbasis pada APBD, pelaksanaan kegiatan agar merata di setiap kecamatan.
Baca Juga : Pemkot Kediri Gandeng ITS, Ukur Kekuatan Jembatan Besi Tertua di Jawa
Kemudian untuk membangkitkan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak akibat wabah covid 19, menurut politisi PKS itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah dan perkoperasian secara kontinyu dan simultan yang bersifat pengembangan kualitas SDM kepada pengelola/manajer koperasi maupun pelaku UMKM.
Selanjutnya melakukan kerja sama/fasilitasi permodalanbbaik dengan perbankan atau lembaga keuangan yang lain. "Fasilitasi pemda terhadap peningkatan kualitas produk-produk UMKM sehingga mendapat ruang di supermarket, department store, toserba, swalayan, waralaba atau sejenisnya,” pungkas Neni.
