MALANGTIMES - Disnaker-PMPTSP (Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Malang melakukan sinkronisasi dengan menghadirkan unsur stakeholder pentahelix dalam melakukan perancangan perencanaan kerja tahun 2022.
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST MT mengatakan bahwa agenda forum perangkat daerah yang digelar itu merupakan suatu siklus perencanaan pembangunan dengan memfinalisasi program dan kegiatan untuk pengalokasian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2022.
"Ini forum perangkat daerah kita finalisasi dengan mennghadirkan stakeholder pentahelix kami. Mulai dari akademisi, bisnis, community, government, dan media untuk memberikan saran masukan sehingga ada sinkronisasi program," jelasnya, Senin (22/2/2021).
Dalam forum perangkat daerah tersebut, hadir beberapa tamu undangan yang bertindak sebagai narasumber. Di antaranya Wali Kota Malang Sutiaji, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, Sekretaris Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Malang Imron, Kepala Kantor Perwakilan BI (Bank Indonesia) Azka Subhan Aminurridho, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri, dan akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Oscar Radyan Danar.
Erik mengatakan bahwa pihaknya dalam melakukan perancangan perencanaan kerja tahun 2022 memiliki beberapa program utama dari tiga unsur yang ada di Disnaker-PMPTSP Kota Malang. Pertama terkait ketenegakerjaan dengan target utama untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Kedua terkait dengan penanaman modal yang memiliki target utama yakni index easy of doing business atau kemudahan orang dalam membuat suatu usaha lebih mudah di Kota Malang bisa ditingkatkan.
Dan yang ketiga yakni terkait pelayanan terpadu satu pintu. Untuk pelayanan tersebut, harapannya dapat memberikan pelayanan lebih maksimal. Apalagi sudah didukung dengan terbitnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah berlaku.
Terkait penutunan nilai tingkat pengangguran terbuka, Erik mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya-upaya dasar, yakni perluasan keselamatan kerja. "Kemudian untuk memperluas itu, kami mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini. Disebut aspek industri ekonomi kreatif yang juga diperlukan agar semakin membumi. Tinggal fasilitasi dan stimulasi untuk perkembangannya," terangnya.
Sehubungan dengan kemudahan berinvestasi di Kota Malang, Disnaker-PMPTSP akan memaksimalkan fasilitas yang nantinya ada di Mal Pelayanan Publik. "Nantinya semua bentuk layanan perizinan tidak perlu double atau triple inputing. Jadi lebih mudah. SAtu inputting saja bisa meliputi semua hal kemudahan berusahanya. Jadi, kamj bikin sistem perizinan paralel sehingga orang satu kali masuk sudah bisa komplet mendapat izin usahanya," jelasnya.
Orang nomor satu di Disnaker-PMPTSP Kota Malang ini juga menuturkan bahwa terkait pembangunan Mal Pelayanan Publik sudah dalam tahap finalisasi pengecekan kembali desain pada tahap akhir. "Sehingga bulan depan sudah masuk proses ULP (Unit Layanan Pengadaan, red) untuk fase lelang dan berujung pembangunan fisik. Agustus bisa di-launching harapannya," ujarnya.
Sementara ittu, dalam forum perangkat daerah yang digelar oleh Disnaker-PMPTSP Kota Malang, salah satu pemateri dari unsur DPRD Kota Malang yakni Sekretaris Komisi A Imron mengatakan bahwa tantangan menjadi ASN (aparatur sipil negara) selalu berbeda-beda setiap tahunnya. "Saya menyarankan terapkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pada intinya bertugas bagaimana ASN ini menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan berkualitas," ungkapnya.
Imron pun mengibaratkan ketepatan waktu sebagai pedang. Dirinya pun mengatakan bahwa jika seseorang bermain-main dengan pedang, akan dapat melukai dirinya sendiri. "Waktu bagaikan pedang. Makanya kalau bermain-main dengan waktu, dapat mencederai dirinya sendiri," ujarnya.
Sedangkan pemateri kedua dalam forum perangkat daerah yakni akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Oscar Radyan Danar. Oscar menuturkan bahwa setiap agenda perencanaan kerja selalu memiliki kekurangan yakni kurang dinamis dan adaptif.
"Planning kita kelemahannya kurang dinamis dan adaptif. Dulu 2019, tidak ada yang kemudian mengira akan ada covid tahun 2020. Maka dari itu perencanaan harus adaptif dan mengikuti perkembangan zaman," tandasnya.
