JATIMTIMES - Pemerintah resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2025). Program yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini direalisasikan sebagai upaya untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita di sejumlah wilayah di Indonesia.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan bahwa sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program ini.
"Sebanyak 190 lokasi SPPG siap beroperasi per 6 Januari 2025," ujar Lalu dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/1/2025).
Dapur SPPG yang akan memproduksi makanan bergizi telah tersebar di berbagai wilayah. Berikut rinciannya:
• Jakarta: 5 lokasi
• Jawa Barat: 58 lokasi
• Jawa Tengah: 40 lokasi
• Jawa Timur: 32 lokasi
• Banten dan DI Yogyakarta: Masing-masing 3 lokasi
• Aceh: 6 lokasi
• Kepulauan Riau: 8 kecamatan
• Sulawesi Selatan: 8 lokasi
• Lampung: 4 lokasi
• Sulawesi Tenggara: 2 lokasi
• Maluku dan Maluku Utara: Masing-masing 2 lokasi
• Papua Barat: 2 lokasi
• Riau: 3 lokasi
• Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara: Masing-masing 1 lokasi
Lokasi dapur tersebut telah dipilih berdasarkan kesiapan daerah, ketersediaan lahan, dan jumlah sasaran penerima manfaat dalam radius tertentu. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, tahap pertama program MBG hanya menyasar daerah yang sudah memiliki infrastruktur memadai.
"Untuk tahap awal, kami fokus pada wilayah yang paling siap. Misalnya, daerah yang memiliki lahan atau bangunan yang bisa digunakan, serta memiliki jumlah penerima manfaat yang cukup besar dalam radius tertentu," kata Hasan.
Ia menambahkan bahwa dalam radius 1 hingga 2 kilometer dari dapur SPPG, terdapat sekitar 3.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Meski baru dilaksanakan di sejumlah wilayah, Hasan optimistis program ini dapat mencakup seluruh daerah dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.
"Pendistribusian akan selesai paling lambat lima tahun, tetapi kami optimis seluruh wilayah sudah terlayani dalam tiga tahun. Ini adalah program universal, tanpa prioritas tertentu, sehingga semua masyarakat akan merasakan manfaatnya," pungkas Hasan.
