Adanya multitafsir kebijakan di wilayah pesisir, membuat DPRD Trenggalek digeruduk kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini ingin pemerintah serius dalam menerapkan program pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, menerangkan, memang ada persoalan tentang tambak udang yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Menurut Doding, aturan yang mengikat seperti RTRW memang masih dalam tahap penyelesaian.
Baca Juga : Bupati Trenggalek akan Beri Insentif Keluarga yang Bisa Terapkan Hidup Sehat
"Intinya mereka minta pemerintah harus lebih pro aktif agar masyarakat yang kurang mengerti akan aturan tidak terjerat oleh hukum. Seperti yang sudah menimpa pada seorang pemilik lahan tambak udang akibat serobot lahan aset perhutani," papar Doding, Kamis (17/12/2020).
Lanjut Doding, sebenarnya pemerintah sudah memiliki beberapa solusi dan sudah dicanangkan. Seperti pembaharuan RTRW tentang lahan tambak, dan kerjasama dengan Perhutani bersama LMDH dan untuk Hutan Sosial.
"Karena ini urusannya dengan lingkungan hidup, dan juga dengan materi lingkungan hidup yang erat hubungannya dengan tanah atau lahan. Apalagi mayoritas lahan di Trenggalek milik perhutani, tentu harus kantongi izin dengan menteri kehutanan jika ingin menggunakannya," papar salah satu politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Imam Bahrudin selaku jubir kelompok masyarkat yang datangi DPRD Trenggalek, mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah dirasa kurang proaktif dalam menyosialisasikan peraturan pada masyarakat.
"Jangan sampai karena ketidaktahuan masyarakat tentang izin bisa menjerumuskan masyarakat pada masalah hukum. Pasalnya seperti izin pembuatan tambak udang saat ini sudah dipermudah oleh pemerintah pusat," ungkap Imam.
Baca Juga : Kunjungi Festival Inovasi, Bupati Trenggalek: Mengukurnya dari Kebahagiaan Masyarakat
Namun demikian, pihaknya menghormati apa keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini anggota legislatif. Imam juga berharap kesenjangan kebijakan ini segera teratasi dengan selesainya RTRW yang baru.
"Kita tunggu aja, semoga ada titik terang setelah terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru," pungkas Imam usai datangi Kantor DPRD Trenggalek.
