Menjelang hari pencoblosan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 pada tanggal 9 Desember mendatang, jagat media sosial dikejutkan oleh beredarnya daftar belasan website Pemerintah Desa yang di retas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Dalam daftar belasan website tersebut juga terdapat kata-kata yang mengandung provokasi.
Baca Juga : Petugas KPPS dan Keamanan TPS Dirapid Test, Ada yang Reaktif
Diantaranya, "13 Website Pemkab Malang berhasil dijebol!!!". Lalu juga terdapat kata-kata, "Bentuk apresiasi rakyat atas ketidakpercayaan kepada elite partai politik yang korup dan tidak memperdulikan rakyat. Rakyat tidak diam, rakyat melawan".
Selain itu, oknum tak bertanggungjawab ini juga mengajak untuk penerima pesan menyebarkan dan memviralkan informasi telah diretasnya belasan website Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Malang.
"Sebarkan dan viralkan, kebusukan para calon pemimpin yang akan mengikuti Pilkada!!"
Pembuat pesan berantai tersebut juga mengajak memilih pemimpin yang amanah, jujur, muda dan bersih.
"Ayo pilih pemimpin yang Amanah, Jujur, Muda dan Bersih. Pilih demi kemajuan Bangsa dan Negara kita. Merdekaa!!" tulisnya.
Selain mengirimkan daftar belasan website desa yang diretas, juga terdapat sebuah gambar yang menunjukkan website Pemdes Bendosari yang ditunjukkan pada link desa-bendosari.malangkab.go.id di gambar tersebut.
Pada gambar tersebut juga terdapat kata-kata yang tercantum. "Sam ayo urunan tuku koco gawe wong 2 sing ndek berita iki cek sadar. Mosok model rai koyok ngene kate nyalon Bupati, Wakil Bupati Korupsi Tok! Ati-ati sam serangan fajar. Polisi, KPK wes nang malang gawe nangkepi pelaku sing arep nuku suarane rakyat," tulis dalam gambar tersebut.
"Lek aku sam, gak sudi nerimo ojir koyok ngono iku. Iling kana ojob ndek hamur. Hukumane jeru. Kawal terus Pilkada Malang sam. Pilih pemimpin seng apik, track record e jelas. Aleh seng ngomong Islam tapi asline setan. Miliho seng temenan mbelo rakyat jelata. Ojo mbelani kepentingane partai. Mikirrrrr!!!!!," tulisnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang Aniswaty Aziz pun lebih fokus terhadap penanganan belasan website Pemdes yang diretas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Sabar. Iya, sedang kita cek, programmer kita sedang bekerja. Mohon waktunya," ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (6/12/2020).
Baca Juga : Protes, Sejumlah Peserta Tes Perangkat Desa Pragelan Datangi Balai Desa
Dari pesan yang beredar luas di grup-grup WhatsApp terdapat 13 daftar website Pemdes di Kabupaten Malang yang hingga pukul 19.35 WIB masih belum dapat diakses. Diantaranya, Pemdes Bendosari, Pemdes Wirotaman, Pemdes Gedangan, Pemdes Kedungbanteng, Pemdes Lebakharjo, Pemdes Ngadas, Pemdes Ngroto, Pemdes Pagersari, Pemdes Pandansari, Pemdes Pondok Agung, Pemdes Pujiharjo, Pemdes Sidoasri dan Pemdes Sitiarjo.
Meskipun didaftar pesan berantai WhatsApp tersebut tercantum 13 daftar website desa, namun Aniswaty menuturkan terdapat 14 website Pemdes yang di retas. "Web desa ada 14 (yang diretas, red)," tuturnya.
Aniswaty juga menjelaskan, bahwa semua yang memiliki jaringan pasti rawan oleh akses para hacker. "Termasuk perbankan, bukan hanya OPD (organisasi pemerintah daerah, red). Karena jacker, cracker itu menyerang jaringan" jelasnya.
Terkait kerawanan website dari Pemdes maupun website OPD yang lainnya dan untuk antisipasi, Aniswaty mengungkapkan, bahwa pihak Diskominfo Kabupaten Malang baru saja mempunyai alat untuk memproteksi website di lingkup Pemkab Malang.
"Kami baru punya alat firewall bantuan dari Kemkominfo untuk melindungi data dan informasi dari serangan pihak luar. Baru satu minggu alatnya dipasang dan masih trial error," jelasnya.
Selain itu, Aniswaty juga bersama pihak Diskominfo Kabupaten Malang juga tengah berusaha untuk menghubungi pihak development yang menerima pengadaan aplikasi website desa yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat.
"Web ini adalah bantuan dari kementerian SID (sistem informasi desa, red) yang developmennya orang Jawa tengah. Awalnya bantuan ini diberikan kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, red). Kemudian oleh BPBD diserahkan ke Kominfo. Jadi kami saat ini masih menghubungi developmen aplikasinya," pungkasnya.
