Pjs Bupati Blitar Budi Santosa
Pjs Bupati Blitar Budi Santosa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mulai mencoba merelaksasi atau memberikan kelonggaran dari aturan larangan hajatan. Pemkab Blitar akan menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) diperbolehkannya kegiatan hajatan. 

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Budi Santosa, mengungkapkan, SOP digelarnya hajatan perlu dibuat untuk mendukung terlaksananya Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. SOP ini dibuat untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. 

Baca Juga : Tak Terganggu Pandemi, Pemkot Tegaskan Investasi di Kota Blitar Masih Lancar

"Di masa kenormalan baru ini perlu dibuat SOP protokol kesehatan terkait dengan kegiatan hajatan. Agar apa?, ya agar masyarakat bisa beraktifitas secara produktif, sehat dan aman dari penyebaran Covid-19,” ungkap Budi Santosa. 

Dikatakannya, dalam waktu dekat SOP protokol kesehatan hajatan akan segera diedarkan oleh Pemkab Blitar kepada masyarakat. Dengan SOP ini diharapkan kedepan bagi masyarakat yang menggelar hajatan tidak lagi bingung dengan tata pelaksanaanya di masa pandemi. 

“Kami berharap setelah SOP prokes hajatan ini diedarkan, masyarakat di Kabupaten Blitar bisa diajak kerja sama terkait penerapan SOP ini,” tukasnya. 

Lebih dalam Budi mengimbau kepada masyarakat di Kabupaten Blitar yang akan menggelar hajatan agar mengajukan rekomendasi kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar tingkat kecamatan. Selain itu warga juga diwajibkan mengajukan izin tertulis kepada kepolisian sektor.

Baca Juga : Wajib Suguhkan Data Informasi, 80 Persen Kegiatan Kota Malang Sudah Dimasukkan di SIPD

“Yang ingin gelar hajatan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Satgas Covid-19. Ada item dan syarat-syarat yang harus disepakati nanti agar tidak ada penularan Covid-19,” pungkasnya.