free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Politik

Gaduh di Surabaya, Ketua DKPP Minta Risma Tak Toleh Kanan-Kiri

Penulis : M. Bahrul Marzuki - Editor : Nurlayla Ratri

23 - Oct - 2020, 14:58

Placeholder
Ketua DKPP Prof. Muhammad saat jadi pembicara

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, peristiwa di Surabaya rupanya menjadi sorotan nasional. Termasuk peristiwa politik pemilihan wali kota saat ini. 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu juga telah memberikan penilaian terhadap peristiwa gaduh yang terjadi di Surabaya belakangan ini.

Baca Juga : Konflik Internal PBB Tulungagung di Tangan Polisi Mulai Ditindaklanjuti, Ini yang Terjadi..

Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad mengingatkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk tegak lurus mengemban tugas sebagai wali kota hingga masa berakhirnya jabatan.

“Wali Kota Surabaya (Risma) sudah mulai seksi-seksi dengarnya. Wali Kota Surabaya sudah mulai mengisi panggung dalam rangka pergantian beliau sebagai wali kota,” ujar Muhammad. 

Itu disampaikan Muhammad saat menjadi pembicara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, di sebuah hotel kawasan Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Kamis (22/10) malam.

Muhammad memahami kapasitas Risma sebagai kader partai harus memenangkan pasangan yang diusung dalam kontestasi Pilkada. “Kalau sebagai wali kota ya tegak lurus. Tidak toleh kanan-kiri. Sebagai politisi senior beliau sudah paham itu,” lanjutnya.

Mantan Ketua Bawaslu RI ini berharap agar Risma bisa memberi tauladan yang baik. Dengan memahami batasan yang harus dilakukan, antara jabatan sebagai wali kota dan kader partai. “Tapi menjabat sebagai walikota ada batasan-batasannya,” tutur Muhammad. 

Baca Juga : Ketua DPD KAI Jatim: Kampanye Hari Minggu Wali Kota Risma Tetap Bisa Dipidanakan

Dia menguraikan, event politik Jawa Timur tidak pernah masuk ke dalam lima besar laporan pengaduan terkait pelanggaran Pilkada. Namun sejauh ini, di Jatim pada tahun 2020 sudah ada 10 laporan yang masuk. Terbanyak di Surabaya dengan lima kasus.

“Saya bersyukurnya Jatim tidak pernah masuk lima besar tentang pelanggaran. Sejauh ini Surabaya kondusif, Jatim juga kondusif,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hassanudin Makasar ini. 

Muhammad berharap agar Surabaya ini bisa menjadi tempat yang kondusif karena merupakan barometer Jatim. “Kalau Surabaya kondusif, Jatim kondusif, Indonesia kondusif,” pungkasnya.


Topik

Politik



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

M. Bahrul Marzuki

Editor

Nurlayla Ratri