Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan empat raperda dalam rapat paripurna. (ist)
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan empat raperda dalam rapat paripurna. (ist)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri menggelar rapat paripurna di ruang sidang gedung DPRD Kota Kediri, Kamis (15/10/20). Agenda rapat tersebut yakni mendengar penjelasan Wali Kota Kediri atas pengajuan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Empat Raperda tersebut yaitu tentang rencana detail tata ruang Kota Kediri Tahun 2020-2040, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Kediri nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak daerah, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kediri nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Perubahan atas Perda Kota Kediri nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Kediri.

Baca Juga : Sikapi Omnibus Law, DPRD Tulungagung Terpecah

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, Agus Sunoto didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus dan Katino.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menjabarkan beberapa hal yang melatarbelakangi usulan 4 Raperda tersebut. Di antaranya intensitas pembangunan di Kota Kediri yang semakin berkembang pesat. 

Selain itu, untuk menunjang kemudahan investasi di daerah, serta perlunya antisipasi penanganan terkait dengan penataan ruang yang lebih detail.

“Untuk menunjang kemudahan investasi di daerah dengan mempercepat proses transparansi perizinan serta integrasi melalui online single submission (OSS), diperlukan adanya penetapan rencana pemanfaatan ruang di daerah dan peta digital," ujarnya. 

"Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri telah ditetapkan sebagai peraturan daerah, tapi materinya masih bersifat umum dan konsepsional. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang lebih detail sebagai jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut,” lanjutnya.

Terkait Raperda tentang pajak daerah, pria yang akrab disapa Mas Abu ini mengatakan, ketentuan mengenai batasan omzet objek pajak daerah butuh diubah. Pasalnya, pajak restoran, pajak hiburan, dan batasan tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan yang dirasa masih belum memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak atas beban pajaknya. 

Hal ini dikarenakan masih adanya ketimpangan beban masyarakat dalam membayar pajak.

Baca Juga : Gus Tamim : Henry-Yasin akan Membawa Kota Blitar Jadi Percontohan Nasional

“Dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan terkait dengan penerapan tarif pajak, sehingga perlu ditinjau dan dilakukan beberapa revisi tarif pajak. Yang diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat melalui perubahan kedua atas Perda Kota Kediri nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, Abu Bakar menjelaskan untuk memasukkan materi terkait perubahan terhadap retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor serta retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, perlu dilakukan perubahan kembali Perda Kota Kediri nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

Mas Abu juga menambahkan, agar tercipta sinkronisasi regulasi di daerah dengan regulasi di atasnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah Kota Kediri nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Kediri. 

Setelah mendengarkan penjelasan Wali Kota Kediri, Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto berharap penjelasan tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi segenap anggota DPRD Kota Kediri yang akan membahasnya.

Hadir pula dalam acara tersebut Anggota DPRD Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri.