Kegiatan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 serta deklarasi penandatanganan pakta integritas bersama "Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil" yang diselenggarakan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang, dihadiri oleh beberapa pihak.
Beberapa pihak yang menghadiri agenda tersebut yakni dua pasangan calon (paslon) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang. Yakni, Calon Wakil Bupati (cawabup) nomor urut satu Didik Gatot Subroto dan paslon nomor urut dua Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono.
Baca Juga : Total Kekayaan Cawali Solo Gibran Rabuming Cukup Fantastis, Nihil Utang, Ini Rinciannya
Serta juga dihadiri oleh jajaran aparat penegak hukum dan keamanan, yakni Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama, Dandim 0818 Malang-Batu Letkol (Inf) Yusub Dody Sandra.
Dalam sambutannya yang singkat, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyudi, mengatakan, bahwa pihaknya meminta tolong kepada semua pihak utamanya kepada paslon yang telah ditetapkan agar bersama-sama menjaga protokol kesehatan dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020.
"Mohon dukungan kepada paslon, ormas, media dan pihak terkait dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada. Serta meminta kepada paslon agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan," ujarnya, Jumat (25/9/2020).
Karena nantinya, terkait penerapan protokol kesehatan juga menjadi hal yang diawasi oleh Bawaslu bersama pihak gugus tugas penanganam Covid-19 dalam menciptakan Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang sehat.
Cawabup nomor urut satu yakni Didik Gatot Subroto, yang hadir tanpa didampingi oleh calon bupati Sanusi, mengatakan, bahwa pihaknya akan berkomitmen menciptakan Pilkada yang sehat dan jurdil (jujur, adil, red). "Insya Allah, kami akan lakukan itu secara bersama-sama dan harapan kami, dua pasangan lainnya juga memiliki komitmen yang sama dalam rangka menegakkan pemilu ini, jujur, adil dan berakhir sehat untuk warga Kabupaten (Malang, red) semuanya," ungkapnya singkat.
Sedangkan untuk calon bupati nomor urut dua, Lathifah Shohib yang didampingi oleh calon wakil bupati Didik Budi Muljono, mengatakan dalam sambutannya bahwa pihaknya telah bersiap dalam melaksanakan pakta integritas yang telah ditandatangani bersama-sama.
"Kami pasangan nomor dua LaDub siap untuk melaksanakan pakta integritas yang sudah kita sepakati bersama. Dan Insya Allah kami akan junjung tinggi, karena kami punya komitmen yang sama untuk Kabupaten Malang ini berjalan dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, untuk proses penegakan hukum Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengungkapkan, bahwa pihaknya akan terus memantau pada proses tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020. Utamanya dalam penerapan protokol kesehatan serta penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku botoh atau pejudi dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020.
"Pilkada serentak tahun ini sangat berbeda yakni terselenggara pada situasi pandemi Covid-19. Di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah menjadi acuan bersama," ungkapnya.
Dari penerapan protokol kesehatan yang telah menjadi acuan bersama, Hendri juga mengatakan, bahwa dampaknya terlihat dengan adanya pembatasan pada seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020. Selain itu, Hendri juga menegaskan, bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim khusus untuk mengamankan para botoh atau pejudi dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang menghasut para pemilih untuk kepentingan satu kelompok.
Baca Juga : Polres Malang Siapkan 12 Pengawal Pribadi untuk Dua Paslon Bupati dan Wakil Bupati
"Botoh ini merupakan adanya upaya dari sekelompok orang untuk mengajak masyarakat agar tidak menggunakan hak pilihnya dengan menawarkan sejumlah uang kepada masyarakat tersebut," jelasnya.
Nantinya disampaikan oleh Hendri bahwa pihaknya telah membuat tim khusus yang terdiri dari rekan-rekan TNI dan Bawaslu untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku botoh ini.
"Nanti ini akan kita laksanakan penindakan secara tegas terkait adanya botoh ini. Kami akan membuat satgas khusus yang melibatkan rekan-rekan Bawaslu, TNI. Untuk benar-benar kita deteksi dan antisipsi sejak dini," tegasnya.
Sementara itu, Dandim 0818 Malang-Batu Letkol Inf Yusub Dody Sandra, mengatakan, bahwa pihaknya dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 akan memaksimalkan dalam pemantauan tindakan-tindakan kerawanan yang bakal terjadi dalam momentum politik lima tahun sekali ini.
"Adanya kerawanan seperti black campaign, penyebaran isu politik identitas dan sara, money politic, netralitas penyelenggara pemilu, hate speech, konflik antar pendukung, perseteruan elit politik itu yang harus kita hindari bersama," jelasnya.
Beberapa hal itu yang menjadi kerawanan disetiap momen Pilkada yang berlangsung lima tahun sekali serta adanya beberapa potensi ancaman seperti intimidasi terhadap pemilih, ancaman siber, WNA (Warga Negara Asing) terlibat Pilkada, sabotase, terorisme serta bencana alam yang juga harus diwaspadai bersama.
Sebagai informasi bahwa terdapat tiga poin isi dalam pakta integritas tersebut. Yakni, disiplin menerapkan protokol kesehatan, mematuhi setiap ketentuan tahapan kampanye dan menghindari praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020.
