DPRD Kota Malang desak Pemerintah Kota Malang membuat solusi baru untuk menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dewan meminta, agar keberadaan PKL tak dijadikan sebagai bumerang untuk mempercantik Kota Pendidikan ini. Melainkan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi.
Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS, Arief Wahyudi menyampaikan, PKL memang harus dilarang untuk berjualan di beberapa kawasan yang memang ditetapkan dilarang untuk berjualan. Namun bukan berarti penggusuran menjadi upaya yang terus diambil.
Baca Juga : IMD World Coret Surabaya dari Daftar Smart City, Penggunaan APBD pun Disorot
"Mereka orang tangguh. Jangan digusur, tapi ditata saja dengan memberikan solusi menjaga kebersihan bagi mereka," katanya.
Dia juga meminta agar Pemerintah Kota Malang melalui Perangkat Daerah (PD) terkait lebih tegas dalam memberikan patokan mengenai wilayah yang dilarang dan boleh untuk berjualan. Salah satunya dengan selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha PKL.
Dia juga menyarankan agar Pemkot Malang lebih serius dalam membina pelaku ekonomi di sektor informal. Pasalnya, pelaku ekonomi di sektor informal seperti PKL banyak dijumpai di Kota Malang.
"Pemkot harus lebih serius memberikan pembinaan kepada sektor informal," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Golkar-NasDem-PSI, Suryadi. Politisi Golkar itu menilai jika mendorong pertumbuhan sektor informal sangat penting dilakukan. Karena ketimpangan ekonomi di Kota Pendidikan ini sangat kental.
Baca Juga : Kades Dinilai Tak Becus, Petani Jeruk Selorejo Mengadu ke Pemkab Malang
"Angka kemiskinan juga terus mengalami kenaikan, ini perlu menjadi perhatian," tegasnya.
Dia pun berharap agar segera ada kebijakan baru dari Pemerintah Kota Malang untuk mengentaskan kemiskinan. Termasuk menggandeng sektor informal untuk berkembang lebih pesat lagi. Selanjutnya juga selalu berupaya menekan angka pengangguran.
"Sektor informal memang harus didorong melalui beberapa kebijakan," pungkasnya.
