Surabaya sebagai kota kerap digemborkan sebagai Smart City oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Namun, faktanya Surabaya tak termasuk 100 besar kota yang masuk dalam Smart City di dunia. Termasuk juga tak mewakili tiga besar dari Indonesia yang bersaing di tingkat dunia.
Dalam survei yang dirilis The IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory, dari ratusan kota dunia tidak ada Kota Surabaya di dalam daftar tersebut. Tercatat hanya ada Jakarta, Makassar, dan Medan yang masuk dalam kategori Smart City mewakili Indonesia bersaing di tingkat dunia.
Adapun negara yang menempati rangking pertama smart city adalah Singapore, Zurich, Oslo, Geneva, Copenhagen, Auckland, Taipei City, Helsinki, Bilbao, and Dusseldorf.
Konsep “Smart City” disebut menjadi solusi membenahi pembangunan sistem dan infrastruktur kota. Rancangan Smart City dipercaya mampu mendongkrak akselerasi ekonomi.
“Konsep kota pintar tumbuh dan berkembang di seluruh belahan dunia. Realitas ekonomi tidak bisa diabaikan: kota-kota di negara-negara miskin menghadapi kerugian membutuhkan tindakan khusus untuk memperbaiki jalan keluar untuk pembangunan yang lebih cerdas, ” kata Direktur The IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory, Profesor Arturo Bris, dikutip dari JPNN, Selasa (18/8).
Di Surabaya sendiri Tri Rismaharini selalu menggembar-gemborkan Kota Surabaya menerapkan konsep Smart City. Penerapan itu terbagi dalam enam parameter yakni Smart People, Smart Living, Smart Goverment, Sart Economy, Smart Mobility, dan Smart Environment
Akibat prestasi yang tak diraih ini, kritikan pun datang dari Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi pemerintahan. Kritikan kali ini datang dari Ketua Komisi A Ayu Khrisna secara langsung.
Ayu bahkan menyoroti secara langsung terkait isu penggunaan APBD yang terbungkus dalam program Smart City. Karena diduga untuk mem-Branding ASN yang hendak maju dalam ajang Pilwali di Surabaya tahun ini. ASN yang dimaksud adalah Kepala Bappeko Eri Cahyadi yang diam-diam mendaftar ke DPP PDIP.
Menurut Ayu mem-Branding diri dengan penggunaan APBD ini adalah jelas penyalahgunaan kewenangan penggunaan anggaran untuk kepentingan kontestasi diri serta penyalahgunaan kewenangannya yang bisa berakibat pada penemuan perbuatan pidana kelak.
“Itu menurut saya pelanggaran berat. Jadi sebaiknya, jangan pernah ada kasus semacam ini untuk Surabaya.
Dalam Pandangan Fraksi Golkar juga sudah pernah disampaikan seperti itu,” ucap Ayu.
“Maka sebaiknya pihak Pemkot yang selama ini juga tidak transparan terhadap DPRD, selama ini tolonglah segera merubah stigma yang ada selama ini,” imbuh Ayu
Sebelumnya Informasi yang dihimpun media ini, anggaran yang digunakan untuk program ini bersumber dari APBD dan tak main-main. Yakni, mencapai puluhan miliar. Program ini awalnya bernama lomba Green and Clean yang di-Handle oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Namun, dua tahun terakhir tiba-tiba Pemkot Surabaya membelokkan menjadi program dari Bappeko.
Kebetulan Eri Cahyadi juga baru menjabat di sana dan dilantik. Sebelumnya Eri adalah Plt di kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya.
Program ini juga sempat menuai kritik dari Baliho yang tersebar. Lantaran pada gambar baliho lebih menonjolkan sosok Eri Cahyadi ketimbang program. Baliho yang terpasang sangat mirip dengan gaya orang yang sedang berkampanye juga.
