Keinginan para kepala desa dalam memperjuangkan keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tulungagung benar-benar terealisasi. Selain mendapatkan lebih banyak barang, varian Komoditas pangan yang diterima KPM semakin variatif dan menyerap potensi lokal.
"Di massa pandemi Covid-19 ini, potensi lokal seperti ikan sulit dipasarkan. Oleh karena ikan dapat masuk ke salah satu komoditas pangan, ini sangat membantu," kata Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir, Sugiyatno.
Baca Juga : Car Free Day Alun-Alun Lumajang Segera Dibuka Kembali
Dirinya berharap agar potensi lokal perikanan yang sempat terpuruk akibat pandemi ini dapat terangkat sehingga masyarakat petani ikan tidak merugi.
"Selain ikan banyak potensi lain yang dapat diserap, misalnya sayuran atau bawang merah yang saat musim tiba hasil petani melimpah maka dapat diberikan ke KPM," paparnya.
Tren baik ini menurut pria yang sering dipanggil Janur itu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar dapat menunjang perekonomian masyarakat ke depan.
"Ini perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan khususnya tim koordinasi bansos pangan, keputusan yang berpihak ke warga miskin ini kami harapkan bisa dipertahankan," ujarnya.
Jika ke depan agen dibebaskan memilih supplier dan belanja sesuai kemauannya, Janur berharap agar KPM tetap mendapatkan barang yang sama untuk menghindari kecemburuan.
"Semua pasti berharap mendapatkan barang yang sama, jika tidak kan repot untuk menjelaskan ke masyarakat kami yang menerima," harapnya.
Selain Sugiyatno, kepala desa Ngobalan Siswanto juga sependapat jika serapan potensi lokal diprioritaskan. "Jangan sampai komoditas itu mengambil dari luar Tulungagung, diusahakan serapan lokal ini jadi prioritas," kata Siswanto.
Tujuan para kepala desa berperan serta mengambil fungsi kontrol semata-mata ingin berpihak pada masyarakat khususnya KPM, Siswanto meminta agar keputusan timkor ke depan sejalan dengan aspirasi yang saat ini diperjuangkan.
Baca Juga : Bupati Beri Kelonggaran Pesta Nikah, GTPP dan AKD Pesimistis sesuai Rencana
"Kami yakin, keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Para kepala desa sudah menyuarakan masing-masing uneg-unegnya dan semoga menjadi pertimbangan kedepan untuk menata masalah ini lebih baik. Saya yakin keputusan kedepan akan dihormati semua pihak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Suyanto mengatakan hingga saat ini belum mempunyai keputusan apapun terkait masalah BPNT.
Kecuali masih baru, mantan camat Ngatru itu masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan mempelajari setiap masukan untuk perbaikan ke depan.
"Saya masih belum bisa memberikan jawaban, di sini saya juga baru dan masa peralihan ini akan kita pelajari dulu," jelasnya, Rabu (01/06/2020) siang.
Disinggung mengenai Surat Bulog ke Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung yang menjelaskan bahwa pihaknya bukan sebagai manajer supplier, Suyanto kembali memilih menunggu jadwal rapat dengan timkor. "Jadi saya juga menunggu untuk dirapatkan dulu, kapan rapatnya belum apalagi hasilnya," imbuhnya.
Selama untuk perbaikan, semua masukan akan ditampung dan dipelajari sebelum mengambil kesimpulan. "Setiap masukan, baik dari LSM, AKD atau siapapun akan kita tampung dulu nanti kita bahas jika telah rapat timkor," pungkasnya.
