Pakar Timur Tengah Tanggapi Wacana Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia: Solusi atau Perangkap Politik?

JATIMTIMES - Wacana relokasi dua juta warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari rekonstruksi pascakonflik dengan Israel memunculkan perdebatan hangat di kalangan publik. 

Isu tersebut  pertama diungkap melalui laporan NBC News pada Minggu (19/1/2025), menjelang pelantikan Presiden AS Donald Trump. Steve Witkoff, utusan Timur Tengah Trump, mencetuskan ide ini sebagai langkah sementara selama masa gencatan senjata dengan Israel. 

Baca Juga : Rumah Warga Situbondo Tertimpa Pohon Tumbang, Kerugian Puluhan Juta Rupiah

Meski demikian, wacana tersebut mendapat tanggapan kritis dari sejumlah pihak, termasuk pakar hubungan internasional dari  Yusli Effendi.

Yusli Effendi, dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya dan pakar kajian Timur Tengah, menilai bahwa wacana relokasi Gaza ini lebih merupakan uji coba diplomatik oleh Amerika Serikat. Menurut dia, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai langkah resmi yang keluar dari jalur diplomasi antarnegara. 

"Ini lebih tepat disebut sebagai ‘testing the water’, suatu upaya untuk mengukur respons internasional, termasuk respons Indonesia," jelas Yusli.

Meskipun gagasan tersebut disampaikan oleh Witkoff, seorang tokoh dekat Trump, Yusli menegaskan bahwa ini lebih merupakan percakapan informal yang belum melalui saluran diplomatik resmi. "Wajar jika Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak menerima informasi resmi terkait hal ini," tambahnya.

Salah satu aspek yang ditekankan Yusli adalah potensi dampak besar dari rencana relokasi tersebut terhadap identitas sejarah Palestina. Ia menilai bahwa memindahkan warga Gaza dari tanah kelahiran mereka akan memicu ingatan akan tragedi Nakbah 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka oleh Israel. 

"Jika relokasi ini terjadi, ini tidak hanya menghilangkan jejak sejarah Palestina, tetapi juga membuka celah bagi Israel untuk merekonstruksi wilayah Gaza sesuai kepentingan politik mereka," ujar Yusli.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa gagasan ini sangat tidak realistis. "Jarak yang jauh antara Palestina dan Indonesia dan tantangan logistik dalam memindahkan dua juta orang adalah persoalan yang sangat besar," tambahnya.

Selain dampak terhadap Palestina, Yusli juga mengingatkan potensi dampak besar bagi Indonesia jika relokasi ini terjadi. Mengingat Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, status para pengungsi tersebut hanya akan diakui sebagai asylum seekers atau pencari suaka tanpa mendapatkan hak penuh sebagai pengungsi...

Baca Selengkapnya