Tak Masuk Anggaran Pusat, Pemkot Malang Belum Bisa Pastikan Realisasi BTS

JATIMTIMES - Realisasi rencana transformasi angkutan publik di Kota Malang, yakni Buy The Service (BTS) ternyata masih samar. Hal tersebut salah satunya dilihat bahwa program itu ternyata masih belum masuk dalam alokasi anggaran pemerintah pusat pada tahun 2025 ini.

Namun demikian, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra memiliki keyakinan bahwa masih ada peluang rencana itu direalisasikan tahun ini. Menurutnya, hal itu tergantung kebijakan Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2029 nanti.

Baca Juga : Banggar Setujui Alokasi Rp 25 Miliar ke Disnak Jatim untuk Tangani Kasus PMK

“Iya jadi belum ada acc dari pemerintah pusat di 2025. Jadi perencanaannya tetap seperti dulu itu, tinggal komunikasi-komunikasi lagi saja dengan pemerintah pusat jika memang dimungkinkan. Tapi di 2025 dari pusat ndak ada (tidak ada rencana realisasi BTS untuk Kota Malang),” ujar Jaya, sapaan akrabnya.

Namun demikian, dirinya menilai bahwa BTS menjadi salah satu hal yang ingin diwujudkannya dalam rangka transformasi angkutan publik. Karena sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Apalagi, komunikasi dengan pelaku transportasi publik juga telah dibangun.

Jaya menjelaskan, bukan tanpa alasan pihaknya mengajukan program itu ke pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tidak lain karena anggaran yang dubutuhkan mencapai Rp 12 miliar per tahun.

Hal itu pun juga telah ia presentasikan di hadapan Dirjen Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) tahun lalu. Namun untuk realisasinya juga masih bergantung pada kepala daerah terpilih nantinya.

“Kami tetap komitmen untuk melakukan revitalisasi angkutan umum dan publik di Kota Malang. Nanti ini tinggal kebijakan kepala daerahnya saja. Yang terpilih ini kan visi misi nya ada menjelaskan soal transportasi publik yang akan ditingkatkan,” tegas Jaya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya