Debat Publik Kedua, KPU Pangkas Waktu Pemaparan, Jumlah Pendukung Dibatasi 70 Orang
Reporter
Prasetyo Lanang
Editor
Yunan Helmy
07 - Nov - 2024, 07:10
JATIMTIMES - Debat publik kedua bagi pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Batu bakal digelar Jumat (8/11/2024) besok. Debat ini menjadi salah satu metode kampanye para kontestan dengan menyampaikan visi dan misi yang dituangkan untuk mengatasi beragam permasalahan. Pada debat kedua, tiga paslon akan beradu gagasan empat sub-tema yang ditentukan KPU.
Sub-tema pada debat kedua berbeda dengan debat perdana yang terselenggara pada 21 Oktober 2024 lalu. Sebelumnya membahas pertanian, pariwisata, agraria dan lingkungan hidup. Dalam debat publik kedua, KPU mengusung tema pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, dan kebudayaan.
Baca Juga : Ribuan Surat Suara Rusak, KPU Kota Malang Ajukan Penggantian
Hal tersebut dibenarkan Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Thomi Rusy Diantoro. Dikatakannya, empat sub-tema tersebut sudah melalui penjabaran dari tema atau pokok umum dalam PKPU dan disepakati bersama LO (penghubung) masing-masing paslon.
"Sub-tema sesuai petunjuk PKPU dan dan petunjuk teknis. Ada enam inti pokok bahasan. Dari enam itu, kita jabarkan yang selama ini digunakan sudah hasil kesepakatan dengan LO masing-masing paslon," ungkap Thomi, Kamis (7/11/2024).
Debat bakal diikuti tiga pasangan calon kepala daerah (cakada), yakni Nurochman-Heli Suyanto nomor urut 1, Firhando Gumelar-Rudi nomor urut 2, dan Krisdayanti-Kresna Dewanata Phrosakh nomor urut 3.
Terkait dengan panelis, lanjut Thomi, KPU bakal melibatkan panelis dari Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Negeri Malang. Namun, mengenai siapa saja nama-nama panelis tersebut, KPU baru akan mengumumkan sesaat menjelang debat berlangsung.
Thomi berujar, ada sejumlah pembeda debat kedua dengan debat publik perdana sebelumnya. Di antaranya dari segi batasan waktu pemaparan. Paslon dibatasi maksimal pemaparan hanya 4 menit. Sedangkan sebelumnya 5-6 menit. Hal ini merupakan hasil evaluasi dari efisiensi debat publik sebelumnya.
Baca Juga : Baca Selengkapnya