Bupati dan Wabup Gelar Halalbihalal di Dau, Serap Aspirasi Kades 6 Kecamatan

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi dan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah serta para kepala perangkat daerah melakukan halalbihalal dengan 60 kepala desa beserta istri dan para camat di Kecamatan Dau, Wagir, Karangploso, Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Halalbihalal berlangsung di pendapa Kantor Kecamatan Dau, Kamis 18 April 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Sanusi juga menyerap aspirasi secara langsung dari para kepala desa yang berasal dari enam kecamatan. 

Aspirasi yang diterima Sanusi pun berasal dari berbagai sektor. Mulai dari sektor infrastruktur, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pengurusan administrasi pertanahan, peningkatan pendapatan daerah, hingga pariwisata. 

"Untuk semua aspirasi ini, saya langsung hubungkan dengan para kepala dinas. Jadi, semua tidak langsung ke bupati. Para kepala dinas juga harus bisa menjelaskan," ungkap Sanusi.

Sanusi mengatakan, alasan mendasar mempertemukan para kepala desa dengan kepala dinas agar aspirasi yang disampaikan dapat terserap secara maksimal dan langsung dapat ditangani oleh dinas teknis. 

Baca Juga : Bupati Sanusi Safari Halalbihalal untuk Perkuat Komitmen Memakmurkan Kabupaten Malang

"Tujuannya nanti supaya sinergi antara kepentingan desa dan program kepala dinas dan pelaksanaannya terakomodasi dengan baik antara kepala desa dengan kepala dinas," ujar Sanusi. 

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu menuturkan,  pelaksana teknis dari program-program bupati yakni masing-masing kepala dinas. "Karena pelaksana teknis program-program bupati adalah kepala dinas itu. Yang memanfaatkan program itu kan masyarakat desa yang diwakili kepala desa. Supaya ada sinergitas antara kegiatan pemkab dan kebutuhan di pemerintah desa," beber Sanusi. 

Salah satu yang menjadi sorotan untuk wilayah Malang Barat yakni terkait  permasalahan administrasi kependudukan atau adminduk. Beberapa perwakilan kepala desa masih mengeluhkan pengurusan adminduk.

Baca Selengkapnya