Paparkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Ini Penjelasan Pj Wali Kota Kediri
Reporter
Eko Arif Setiono
Editor
Nurlayla Ratri
18 - Nov - 2023, 11:59
JATIMTIMES - Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri Zanariah memaparkan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) Kota Kediri tahun 2023. Hal itu dipaparkan dalam acara Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 Anugerah Parahita Ekapraya. Acara diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Sabtu (18/11/22).
Zanariah menjelaskan, Indeks Pembangunan Gender di Kota Kediri dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kediri mulai tahun 2018 - 2022 selalu berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Begitu pula Indeks Ketimpangan Gender tahun 2018 - 2022 berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
Baca Juga : Update Terbaru, Polres Tuban Kembali Bekuk 1 Orang dalam Kasus Pembunuhan Sekdes Sidonganti Kerek
Di Jawa Timur Indeks Pembangunan Gender Kota Kediri berada di peringkat delapan, Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kediri di peringkat pertama, dan Indeks Ketimpangan Gender di peringkat dua.
Kota Kediri memiliki komitmen kuat dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Hal itu diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2022 yang diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 43 tahun 2022. Ada pula Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.
"Capaian di Kota Kediri sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana kita mempertahankan dan teman-teman OPD ini tidak terlena. Apa yang sudah baik harus kita tingkatkan dan yang belum baik kita bereskan," ujarnya.
Pada kebijakan responsif gender, Kota Kediri memiliki visi 'Kota Kediri Unggul dalam Harmoni' di mana penyelenggaraan pengarusutamaan gender dituangkan dalam misi kedua. Yakni, mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya. Kota Kediri telah memiliki sistem informasi data gender dan anak Kota Kediri yang dapat diakses secara online.
Di Kota Kediri keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 37 persen atau 11 orang dari 30 anggota DPRD, dan 35 persen di eksekutif atau 135 dari 417 pejabat eselon di Pemerintah Kota Kediri. Lalu perempuan, anak, dan disabilitas juga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Kota Kediri.
"Pengarusutamaan gender ini ada empat bidang yang menjadi prioritas. Yakni politik, hukum, sosial dan ekonomi. Kita punya sistem yang langsung memilah berdasarkan bidang prioritas itu tadi," ungkapnya...
